Penyelidik PBB: Anak-Anak dan Lansia di Korea Utara Terancam Kelaparan
Kompas dunia | 14 Oktober 2021, 08:57 WIBDalam laporan akhirnya, Ojea Quintana meminta Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan pencabutan sanksi yang berdampak negatif terhadap bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia di Korea Utara.
Negosiasi nuklir antara Washington dan Pyongyang telah terhenti selama lebih dari dua tahun karena ketidaksepakatan atas permintaan Korea Utara untuk mengakhiri sanksi yang dipimpin AS dan tuntutan AS untuk langkah signifikan Korea Utara menuju denuklirisasi.
Korea Utara diketahui telah meningkatkan aktivitas uji misilnya dalam beberapa pekan terakhir, sambil membuat tawaran perdamaian bersyarat ke Korea Selatan.
Baca Juga: Korea Utara Peringatkan Dewan Keamanan PBB agar Tidak Merecoki Program Rudalnya
“Inilah waktunya untuk mengirimkan sinyal yang jelas, mengambil tindakan nyata dan menemukan cara-cara kreatif untuk memberikan momentum pada proses diplomatik yang terhenti untuk mengamankan penyelesaian konflik secara damai,” kata Ojea Quintana seperti dikutip dari The Associated Press.
Sejak ia diangkat ke jabatannya pada tahun 2016, Korea Utara menolak untuk memberi izin pada Ojea Quintana untuk mengunjungi negara itu.
Dia mengatakan Covid-19 telah membatasi kunjungannya ke negara-negara tetangga, sehingga dia mengadakan serangkaian pertemuan online dengan para korban hak asasi manusia.
Penulis : Tussie Ayu Editor : Fadhilah
Sumber : Associated Press