Vanuatu Kembali Serang HAM Papua, Indonesia Beri Jawaban Menohok
Kompas dunia | 26 September 2021, 11:49 WIBNEW YORK, KOMPAS.TV - Vanuatu kembali melakukan serangan terhadap kedaulatan Indonesia dalam Sidang Umum PBB.
Mereka kerap melakukan hal yang sama pada beberapa Sidang Umum PBB terakhir.
Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman Weibur kembali menyebut terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua.
Dalam pidatonya, Sabtu (25/9/2021) ia meminta Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat untuk memberikan penilaian independen tentang situasi HAM di sana.
Baca Juga: Penampakan Diyakini Monster Loch Ness Tertangkap Kamera Drone, Terlihat Berenang di Tepi Danau
Diplomat Indonesia, Sindy Nur Fitri pun menanggapi pernyataan Loughman Weibur dengan jawaban menohok.
“Kami dengan keras menola tuduhan yang salah, tak berdasar dan misinterpretasi yang terus dilakukan Vanuatu,” katanya.
Sindy pun menegaskan bahwa Vanuatu berusaha membuat dunia terkesan kepada mereka dengan apa yang disebut “kekhawatiran terhadap HAM”.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa Vanuatu tak mengerti apa yang dimaksudkan dengan HAM.
“Pengertian mereka tentang HAM terbalik. Mereka tak menyertakan aksi tak berprikemanusiaan dan teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) separatis,” katanya.
Ia pun mengatakan Vanuatu menutup mata saat KKB membunuh perawat, pekerja kesehatan, guru, pekerja konstruksi dan pihak penegak hukum.
“Merekalah yang mededikasikan dirinya terhadap warga Papua,” tuturnya.
Ia pun mempertanyakan ketika guru, pekerja konstruksi dibunuh dan fasilitas umum dihancurkan, kenapa Vanuatu hanya diam.
Baca Juga: Membantai 800.000 Orang, Pemimpin Genosida Rwanda Meninggal di Tahanan
Sindy pun menuduh Vanuatu melindungi KKB dengan alasan kekhawatiran terhadap HAM.
“Apa ini pengertian mereka tentang HAM?” ujarnya.
Sindy mengungkapkan apa yang dilakukan Vanuatu telah melanggar tujuan dan prinsip dari piagam PBB, serta prinsip hukum internasional.
Sindy pun menegaskan bahwa Indonesia menghormati hukum, pemerintahan yang baik dan keadilan sosial, juga berkomitmen mempromosikan serta melindungi HAM.
Penulis : Haryo Jati Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kementerian Luar Negeri