UNESCO Beri Peringatan atas Pembangunan Pariwisata TN Komodo, Indonesia Langsung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pembangunan proyek pariwisata Indonesia di Taman Nasional Komodo akan terus dilanjutkan, meski UNESCO telah memperingatkan rencana tersebut bisa berdampak negatif terhadap lingkungan.

Pekerjaan konservasi dan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo Indonesia, sebuah situs Warisan Dunia UNESCO yang dimulai tahun lalu, memicu kekhawatiran pemerhati di luar negeri tentang ancaman terhadap ekonomi lokal dan ancaman terhadap habitat alami komodo yang rapuh.

Bulan lalu, dalam konferensi Komite Warisan Dunia, pejabat dari UNESCO mengatakan proyek tersebut memerlukan penilaian dampak lingkungan yang baru atas masalah penangkapan ikan ilegal dan potensi risiko terhadap habitat alami komodo.

Namun pemerintah Indonesia memastikan kekhawatiran tersebut tidak terbukti.

"Proyek ini akan dilanjutkan. (Karena) terbukti tidak berdampak," kata Wiratno, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, seperti dilansir Straits Times, Kamis (05/08/2021).

Pejabat UNESCO mengaku telah meminta penilaian terbaru dari pemerintah Indonesia tetapi tidak mendapat tanggapan.

Sementara menurut Wiratno, penilaian atau assessment yang baru saat ini sedang disusun dan akan dikirim pada bulan September.

Wiratno memastikan proyek pembangunan pariwisata di Taman Nasional Komodo tersebut, terutama mencakup pekerjaan renovasi pada struktur yang sudah ada, tidak menimbulkan bahaya bagi komodo.

Hal tersebut terungkap dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16-31 Juli 2021. 

Wiratno mengatakan, pemerintah sudah memenuhi permintaan dari UNESCO untuk memperbaiki dokumen Enviromental Index Assesment (EIA) atau AMDAL proyek pariwisata di Pulau Rinca, yang merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo. 

"Posisinya (EIA) sudah final dan akan segera dikirimkan kepada Komite Warisan Dunia," kata Wiratno saat dihubungi Kompas.com, Senin (02/08/2021) malam. 

Baca Juga: UNESCO Desak Pembangunan Geopark Taman Nasional Komodo Dihentikan, Begini Jawaban Pemprov NTT

Wiratno menambahkan, pihaknya juga berencana mengundang perwakilan dari UNESCO untuk datang dan meninjau langsung ke lokasi.

"Mereka (UNESCO) ingin saya ajak nanti, Agustus atau September, berkunjung sendiri, melihat dan menyaksikan sendiri," kata Wiratno seperti dilansir Kompas.com, Rabu, (04/08/2021)

Wiratno mengatakan, yang menjadi kekhawatiran utama dari UNESCO adalah dampak pembangunan proyek pariwisata terhadap Nilai Universal yang Luar Biasa (OUV) yang ada di Taman Nasional Komodo, yakni kelestarian satwa langka komodo. 

Wiratno mengklaim, pembangunan proyek pariwisata yang saat ini tengah dikerjakan justru akan berdampak positif terhadap upaya konservasi komodo. 

"Kita memantau. Pembangunan sarana-prasarana (pariwisata) itu kan sebetulnya di wilayah yang dulu ada sarana-prasarananya tapi ditingkatkan," ujar Wiratno. 

"Yang dibangun kan dermaganya. Pengunjung nanti akan langsung berjalan di atas elevated deck, di atas tanah semua, menuju ke satu pusat informasi. Jadi di situ, orang nantinya bisa melihat komodo dari jauh," lanjutnya.

Menurut Wiratno, pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo (TNK) tidak berdampak besar terhadap upaya konservasi yang selama ini sudah berlangsung. 

Baca Juga: Serba-serbi Komodo, Satwa Langka yang Dilindungi

Dia menambahkan, KLHK juga selalu mengawasi proses pembangunan yang sedang berlangsung, dan bergerak cepat ketika ada kendala yang menyangkut konservasi. 

Salah satunya, ketika beberapa waktu lalu terjadi peristiwa seekor komodo berhadapan dengan alat berat yang tengah digunakan untuk pengerjaan konstruksi. 

"Itu langsung kita tutup. Semua yang untuk pembangunan itu dipagar, sehingga komodo tidak bisa bersentuhan dengan para pekerja, dan para pekerja juga pekerjaannya tidak terganggu," kata Wiratno.

Wiratno mengklaim, pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo justru membuat kontrol terhadap pengunjung yang datang bisa lebih mudah dilakukan. 

Wiratno mengatakan, pada 2019 tercatat ada 123.000 wisatawan yang mengunjungi Taman Nasional Komodo. "Pusat konsentrasi kunjungan ada di Loh Buaya, di Loh Liang, dan di Pulau Padar yang untuk selfie itu. Itu pengunjungnya 123.000," kata Wiratno. 

Wiratno mengatakan, pembangunan proyek pariwisata ini akan mempermudah kontrol terhadap pengunjung yang datang. "Justru dengan adanya model pembangunan yang ini, kita akan kontrol. Mulai dari jumlah pengunjung, pemusatan pengunjung, hingga perilaku pengunjung," kata Wiratno. 

"Kalau di Rinca nanti dia (pengunjung) tidak bisa dekat dengan komodo. Dia harus lihat dari jauh, dan itu yang paling bagus," lanjutnya. 

Wiratno mengatakan, nantinya pengunjung akan bisa mengamati komodo dari elevated deck yang langung terhubung dengan dermaga. Fasilitas itu juga akan mendukung wisatawan difabel. 

"Karena ini elevated deck, jadi komodo dan kerbau dan satwa lain bisa melintas," ujar Wiratno.

Baca Juga: Serba-serbi Komodo, Satwa Langka yang Dilindungi

Terpisah, Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu menyoroti model pariwisata yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah di Taman Nasional Komodo. 

Umbu menilai, pemerintah saat ini tengah mencoba untuk membangun objek pariwisata yang eksklusif dan menihilkan pelibatan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Salah satu yang ia soroti adalah pembangunan elevated deck, yang menurut KLHK memudahkan wisatawan untuk mengamati komodo, sekaligus meminimalkan kemungkinan kontak langsung antara manusia dengan komodo. 

Akan tetapi, Umbu mengatakan, konsep tersebut justru menihilkan peran pemandu atau ranger lokal, yang selama ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. 

Ia menduga, pembangunan elevated deck itu adalah agar lebih banyak wisatawan bisa datang berkunjung ke Taman Nasional Komodo. 

Menurut Umbu, selama ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo selalu dibatasi, menyesuaikan jumlah pemandu atau ranger yang ada di lapangan. 

Dengan membangun fasilitas pendukung pariwisata yang meminimalkan peran ranger, maka ia menduga pemerintah berencana membuka Taman Nasional Komodo agar dapat dimasuki oleh sebanyak mungkin wisatawan. 

"Logika yang dipakai kan biar wisatawan bisa lihat dari jauh. Artinya enggak butuh ranger lagi kan," ujar Umbu. "Kalau mau cuma lihat begitu ya kita pindahkan saja komodo ke kebun binatang," imbuhnya.

Belum jelas apakah kritik dari WALHI tersebut sudah disampaikan sejak perencanaan dan sosialisasi publik beberapa waktu lampau, atau baru sekarang saja terlontar.

Indonesia adalah rumah bagi sekitar 3.100 komodo, menurut data pemerintah. Kadal unik tumbuh hingga 3 meter panjang dan memiliki lidah bercabang kuning. 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV/Straits Times/Kompas.com