Lindungi Warga Myanmar, Pemerintah AS Beri Izin Tinggal dan Bekerja Sementara Warga Myanmar di AS.

Beberapa diplomat Myanmar yang ditempatkan di Amerika Serikat angkat bicara secara terbuka menentang militer, termasuk Perwakilan Tetap Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun.

Para diplomat yang "dengan berani bergabung dengan gerakan pemberontakan sipil dalam solidaritas dengan warga negaranya" akan dapat tinggal di Amerika Serikat di bawah program tersebut, kata seorang pejabat.

"Kami ingin mereka (para diplomat) tahu mereka dapat melakukannya (gerakan) dengan aman," kata pejabat itu.

Baca Juga: Amerika Serikat Jatuhkan Sanksi Bagi Anggota Keluarga Pemimpin Militer Myanmar dan Perusahaannya

Para pejabat AS juga mengatakan tindakan hukuman lebih mungkin terjadi, jika militer semakin keras terhadap massa pro-demokarsi. "Jika mereka tidak memulihkan demokrasi dan menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, maka kami akan terus mengambil tindakan...terhadap para pemimpin militer dan jaringan keuangan mereka," kata seorang pejabat.

Presiden Joe Biden pada Februari lalu memberlakukan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penggulingan pemerintah sipil di Myanmar, termasuk menteri pertahanan serta 3 perusahaan di sektor batu giok dan permata.

Awal pekan ini, Washington menjatuhkan sanksi kepada dua anak pemimpin militer Min Aung Hlaing dan enam perusahaan yang mereka kendalikan. Namun sejauh ini telah menetapkan sanksi terhadap konglomerat militer Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited,

"Kami sedang mencari perusahaan milik militer. Parahnya krisis di lapangan berarti satu perusahaan tidak cukup," kata pejabat AS itu.

Penulis : Edwin-Shri-Bimo

Sumber : Kompas TV