Presiden AS Joe Biden Setujui Sanksi Terhadap Militer Myanmar dan Kepentingan Bisnis Mereka
Kompas dunia | 11 Februari 2021, 06:05 WIB“Sekali lagi saya mendesak militer Burma untuk segera membebaskan pemimpin politik demokratis serta aktivis,” tuturnya seraya menegaskan,”militer harus melepaskan kekuasaan yang mereka ambil,”
Negara-negara Barat sudah mengecam kudeta itu, namun kalangan analis mengatakan, melihat nilai strategis negara itu, militer Myanmar tidak akan terlalu terisolasi seperti di masa lalu, dengan China, India, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara yang tampaknya tidak akan memotong hubungan.
Mantan Duta Besar AS untuk Myanmar, Derek Mitchel mengatakan, untuk memberi tanggapan yang kuat, sangat penting untuk melibatkan negara seperti Jepang, India, dan Singapura.
“Kuncinya adalah, ini tidak hanya tentang apa yang AS lakukan,” tutur Derek, “Ini tentang bagaimana kita bisa mengajak yang lain, sekutu yang mungkin punya pengaruh, daya tawar, atau setidaknya hubungan yang lebih baik dengan pemain-pemain kunci,”
Baca Juga: Generasi Milenial Turun Gunung Berunjuk Rasa Melawan Militer Myanmar, Simak Cara Mereka Melawan
Walau Biden tidak mengatakan secara rinci siapa yang akan ditargetkan dalam sanksi barunya, Washington kemungkinan akan menyasar pemimpin kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing dan jenderal-jenderal top lain yang sebenarnya sudah berada di bawah sanksi AS tahun 2019 atas perbuatan mereka kepada etnis Rohingya.
Sanksi itu bisa juga menyasar Myanmar Economic Holdings Limited dan Myanmar Economic Corp, dua perusahaan milik militer yang memiliki investasi membentang dari sektor perbankan, batu mulia, tembaga, telekomunikasi, dan pakaian.
Penulis : Edwin-Shri-Bimo
Sumber : Kompas TV