> >

Calon Menlu AS Mengatakan AS akan Bergabung Kembali Ke Kesepakatan Nuklir Multilateral Iran

Kompas dunia | 20 Januari 2021, 23:54 WIB
Calon Menteri Luar Negeri Antony Blinken bersaksi selama sidang konfirmasi untuk menjadi Menteri Luar Negeri di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat di Capitol Hill di Washington, Selasa, 19 Januari 2021. Blinken mengatakan, pemerintahan Biden akan berupaya untuk bergabung kembali dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) (Sumber: Alex Edelman/Pool via AP)

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Calon menteri luar negeri (menlu) Amerika Serikat (AS) pilihan Presiden terpilih Joe Biden, Antony Blinken, pada Selasa (19/01/2021) mengusulkan beberapa perubahan pada kebijakan luar negeri pemerintahan Trump begitu resmi menjabat, demikian dilansir Xinhua, Rabu (20/01/2021)

Dalam sidang persetujuannya di Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Blinken mengatakan bahwa pemerintahan Biden akan berupaya untuk bergabung kembali dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA), yang juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, jika Teheran kembali pada kepatuhannya.

Presiden Donald Trump menarik AS dari kesepakatan tersebut pada Mei 2018 dan mengeluarkan sanksi keras terhadap Iran. Sebagai balasan, Teheran secara bertahap membatalkan beberapa komitmen JCPOA mereka sejak Mei 2019.

Baca Juga: Jelang Pelantikan Joe Biden Jadi Presiden Amerika Serikat, Trump Berikan Pidato Perpisahan

"Presiden terpilih yakin jika Iran kembali pada kepatuhannya, kami pun juga akan melakukannya," dengan niat mengupayakan "kesepakatan yang lebih lama dan lebih kuat," ujar Blinken.

Calon menlu itu mengungkapkan bahwa tujuan dari perjanjian baru dengan Iran akan mencakup program rudal Iran dan aktivitasnya di kawasan, seraya menekankan bahwa "kami masih jauh dari hal itu."

Blinken, yang merupakan keturunan Yahudi, menyuarakan dukungannya terhadap solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Sikap kebijakan yang didukung oleh pemerintah AS selama beberapa dekade berturut-turut, tetapi sebagian besar ditinggalkan oleh pemerintahan Trump.

Baca Juga: Ini Daftar Lengkap Kabinet Presiden AS Joe Biden

"Yang penting adalah memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil langkah-langkah yang membuat proposisi yang sudah sulit ini menjadi semakin pelik," katanya.

Lebih lanjut, Blinken mempertanyakan soal penetapan kelompok Houthi Yaman sebagai kelompok teroris, yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pekan lalu untuk meningkatkan kampanye tekanan terhadap Iran.

Dia menambahkan pemerintahan mendatang juga akan memperpanjang perjanjian kontrol senjata penting dengan Moskow.

"Saya kira kami akan berupaya melakukan perpanjangan," kata Blinken ketika ditanya apakah pemerintahan Biden akan memperpanjang Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New Strategic Arms Reduction Treaty) dengan Rusia yang akan berakhir pada 5 Februari nanti.

Baca Juga: Jelang Dilantik jadi Presiden AS, Ini 4 Jejak Bermasalah Joe Biden

Perjanjian tersebut menetapkan batasan jumlah hulu ledak nuklir yang dikerahkan dan sistem pengiriman strategis oleh keduanya, dan dapat diperpanjang maksimal lima tahun dengan persetujuan kedua negara.

Blinken (58) pernah menjabat sebagai wakil penasihat keamanan nasional dan wakil menteri luar negeri AS di bawah pemerintahan mantan presiden Barack Obama. Pembantu dekat Biden selama hampir dua dekade, Blinken menjadi salah satu pilihan pertama kabinet Biden.

Penulis : Edwin-Shri-Bimo

Sumber : Kompas TV


TERBARU