Pemerintah Inggris Libatkan Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Covid-19

LONDON, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengatasi krisis virus corona, Senin (12/10/2020). Langkah ini diambil menyusul kembali meningkatnya kasus Covid-19 di Inggris.

PM Inggris akan mengumumkan langkah pemerintah untuk bergerak lebih dekat dengan para pemimpin lokal dari daerah, yang paling parah terkena dampak di Inggris.

PM Johnson kembali melakukan penguncian nasional. Ia melakukan langkah ini dengan enggan, di tengah upaya pemerintah untuk mendongkrak perekonomian Inggris. Pemerintah berusaha menahan lonjakan kasus Covid-19, namun di sisi lain mereka harus meredam kemarahan warga yang meningkat di beberapa bagian di utara dan tengah Inggris.

Wakil kepala petugas medis Inggris Jonathan Van-Tam menggambarkan, Inggris saat ini berada pada titik kritis. Jika tak segera ditangani, penyebaran virus akan berkembang dengan cepat dan dikhawatirkan akan terjadi lebih banyak kematian.

Menteri Perumahan Inggris Robert Jenrick, menolak untuk merinci langkah-langkah baru yang akan diumumkan perdana menteri. Namun ia mengatakan, pemerintah Inggris akan berfokus pada area lokal. Johnson dijadwalkan berbicara dengan para menteri pada Minggu malam.

“Selain aturan dasar sederhana yang berlaku untuk seluruh negeri, kami juga merancang kerangka kerja untuk tempat-tempat yang virusnya sangat kuat,” kata Jenrick kepada Sky News.

“Kami menginginkan hubungan kerja sekuat mungkin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya, “Jadi benar bahwa kami akan mengambil tindakan di komunitas tersebut dan merancang tindakan bersama dengan orang-orang yang paling mengetahui tempat-tempat itu.”

Jenrick mengatakan, para pemimpin lokal akan lebih terlibat dalam pelacakan kontak. Hal ini dilakukan setelah sistem uji dan penelusuran di Inggris berulang kali dipertanyakan dan dikritisi berbagai pihak.

Media lokal di Inggris menyebutkan, pemerintah mungkin juga akan memperkenalkan sistem tiga tingkat untuk mencoba menyederhanakan aturan. Sistem yang telah ada, mendapat kritik dari partai oposisi dan beberapa pihak di Partai Konservatif karena terlalu membingungkan dan mungkin berkontribusi pada meningkatnya kasus Covid-19.

Namun sebelumnya, orang-orang di Inggris utara telah hidup berminggu-minggu dengan pembatasan ketat. Hal ini membuat pemerintah harus berusaha untuk memadamkan kemarahan yang timbul atas aturan penguncian baru, yang kembali diberlakukan.

Para pemimpin lokal juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi pandemi. Mereka mengatakan ada "jurang pemisah" dengan pemerintah pusat. Pereka mengeluh karena merasa tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dan menyebut strategi yang dilakukan selama ini terlalu terpusat.

“Kami jelas tidak setuju dengan mereka (pemerintah pusat). Saya pikir mungkin ada jurang pemisah yang besar saat ini antara kami dan pemerintah, ” kata Pemimpin Dewan Kota Manchester Richard Leese, seperti dilansir dari Times Radio.

Partai Buruh juga mendesak pemerintah untuk memberikan lebih banyak bantuan keuangan bagi bisnis yang terdampak aturan pembatasan sosial.

“Apa yang benar-benar kami inginkan adalah, pemerintah memberikan paket dukungan finansial yang memungkinkan masyarakat untuk bisa mematuhi pembatasan kesehatan,” ujar Kepala Kebijakan Luar Negeri Partai Buruh Lisa Nandy, seperti dilansir dari dari BBC.

Penulis : Tussie-Ayu

Sumber : Kompas TV