Menaker Janji UMP 2025 Ditetapkan Maksimal Desember, Buruh Tuntut Kenaikannya 10-20 Persen

Sebelumnya, sejumlah asosiasi buruh mempertanyakan mengapa penetapan UMP belum dilakukan.

Seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga meminta UMP naik 10 persen.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, pihaknya mengajukan 4 tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8-10 persen agar daya beli masyarakat meningkat. 

Kedua, menetapkan upah minimum sektoral yang sesuai dengan kebutuhan tiap sektor

Ketiga, membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen. 

Keempat, meningkatkan rasio pajak bukan dengan membebani rakyat kecil, tetapi dengan memperluas jumlah wajib pajak dan meningkatkan penagihan pajak pada korporasi besar dan individu kaya.

Jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12 persen dan tidak menaikkan upah minimum sesuai dengan tuntutan, Said menyatakan, KSPI bersama serikat buruh lainnya akan menggelar mogok nasional yang melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia. 

Baca Juga: Dasco Klaim PP 51/2023 tentang Pengupahan Tak Berlaku Lagi

"Aksi ini direncanakan akan menghentikan produksi selama minimal 2 hari antara tanggal 19 November hingga 24 Desember 2024, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap menekan rakyat kecil dan buruh," kata Said kepada Kompas.tv, Rabu (20/11). 

Sementara itu, Ketua Asosiasi Serikat pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat meminta kenaikan UMP 20 persen di 2025.

Ia menerangkan, UMP rata-rata hanya naik 3 persen sejak 2020 bahkan pernah di bawah angka inflasi.

Sehingga butuh kenaikan UMP yang signifikan untuk dongkrak daya beli buruh. 

"Angka 20 persen itu untuk menaikkan daya beli rakyat yang sudah lemah alias turun sejak tahun 2020-2024 dikarenakan salah satunya dampak upah murah yang di berlakukan selama ini," kata Mirah dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.tv, Rabu (20/11). 

Penulis : Dina Karina Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas.tv, Antara