Jelang Penetapan UMP, Menteri Hukum Akan Prioritaskan Putusan MK soal UU Ciptaker Terkait Upah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 atas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait ketenagakerjaan.

Dari 21 pasal yang dibatalkan dalam UU Cipta Kerja itu, yang menjadi prioritas adalah terkait penetapan upah. Lantaran, sebentar lagi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sudah harus diumumkan oleh kepala daerah.

"Harus ditetapkan di bulan November, seluruh gubernur harus menetapkan itu. Dan saya yakin satu atau dua hari ini ada kebijakan terkait itu," kata Supratman usai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2024). 

Ia mengatakan, pemerintah akan menaati putusan MK karena belum ada upaya hukum lanjutan sejauh ini. Namun ia belum memastikan apakah akan melibatkan serikat buruh dalam penentuan tindak lanjut Putusan MK untuk UMP itu. 

Baca Juga: Airlangga Kumpulkan Menteri di Akhir Pekan, Bahas Tindak Lanjut UU Ciptaker hingga Tiket Pesawat

"Kan pemerintah harus melakukan itu, dan tidak ada pilihan lain karena tidak ada upaya hukum," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Setelah persoalan upah selesai, pemerintah baru akan menindaklanjuti poin-poin putusan MK lainnya. Sebagai informasi, sebelumnya MK juga memutuskan pemerintah dan DPR harus mengeluarkan UU tentang Ketenagakerjaan dari klaster UU Cipta Kerja dan membuat UU baru dalam waktu dua tahun.

Menurutnya, batas waktu itu sangatlah cukup. Sebagai mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI, dia pun menilai seharusnya pembuat undang-undang tidak mengalami masalah.

Sebelumnya, MK telah menerima gugatan dari Partai Buruh terkait UU Ciptaker. Dalam sidang yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (31/10), MK memutuskan untuk mencabut dan merevisi 21 pasal dari UU Ciptaker tersebut.

Baca Juga: Kornas Guru Berharap Pemerintah Realisasikan Tambahan Upah Rp2 Juta per Bulan: Ini Lebih Esensial

Keputusan MK tersebut berkaitan dengan perkara Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. Tuntutan pencabutan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang diajukan oleh Partai Buruh diterima oleh seluruh Hakim MK.

Dalam putusannya, MK mengabulkan pengujian konstitusional terhadap 21 norma dalam UU Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak diterima, dan permohonan lainnya ditolak karena dianggap tidak berlandaskan secara hukum.

Adapun berikut adalah 21 pasal dalam UU Cipta Kerja yang telah diubah berdasarkan pokok permohonan yang dikabulkan oleh MK.

Mengutip Antara, berikut daftar putusan 21 pasal yang dikabulkan MK:

1. Menyatakan bahwa frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 42 ayat 1 dan Pasal 81 angka 4 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai sebagai “Menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja.”

Baca Juga: Airlangga Bertemu Apindo Bahas UMP 2025, Pengusaha Minta Pengupahan Pertimbangkan SUSU

2. Menyatakan bahwa Pasal 42 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang mengizinkan tenaga kerja asing dipekerjakan di Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

3. Menyatakan bahwa Pasal 56 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menentukan jangka waktu pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa jangka waktu tidak melebihi lima tahun, termasuk perpanjangan.

4. Menyatakan bahwa Pasal 57 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang mengharuskan perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan huruf Latin bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai sebagai kewajiban untuk membuat perjanjian secara tertulis dalam bahasa tersebut.

5. Menyatakan bahwa Pasal 64 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 18 UU 6/2023 yang menyebutkan "Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa "Menteri yang menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya dalam perjanjian tertulis."

Penulis : Dina Karina Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Antara