PKS: Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Tim Ekonomi Prabowo Tak Boleh Asal "Yes Man"

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan, tim ekonomi Presiden terpilih terpilih Prabowo Subianto harus diisi oleh orang-orang yang berani mengambil kebijakan yang tidak populer. Bukan orang-orang yang hanya menjalankan kebijakan "Asal Bapak Senang". Apalagi Prabowo punya target mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Dengan komposisi kabinet mendatang yang akan lebih besar dibanding periode sebelumnya, Anis berharap komposisi tim ekonomi diisi oleh para profesional yang berpengalaman, baik sebagai akademisi maupun teknokrat, tidak mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

“Kita berharap, profil tim ekonomi ke depan memiliki integritas yang kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi global dan lokal.  Memiliki kredibilitas di mata dunia Internasional,” kata Anis seperti dikutip dari laman resmi DPR, Kamis (17/10/2024).

“Begitu pula dalam menghadapi kondisi perekonomian domestik, tidak hanya sebatas Yes Man terhadap Presiden, tetapi juga mampu memberikan alternatif kebijakan walaupun bersifat tidak popular,” tambahnya.

Baca Juga: KAI Commuter Tambah Perjalanan KRL Jadi Lebih dari 1.000 saat Pelantikan Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Prabowo menyatakan ia optimistis bahwa Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 7-8 persen dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun pemerintahannya. Namun menurut Anis, target itu perlu dikaji ulang.

“Ini bukan hal yang mudah, berkaca dari 10 tahun periode Kepresidenan Pak Jokowi kita melihat pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari angka 5 persen,” terangnya.

Legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menegaskan, bahwa Prabowo dan tim ekonominya harus bekerja ekstra keras untuk bisa lepas dari jebakan pertumbuhan 5 persen. Apalagi, pada saat yang sama, kondisi ekonomi global masih lemah dan dibayangi ketidakpastian.

Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya tensi geopolitik yang masih berlangsung, fragmentasi geo-ekonomi, dan peningkatan proteksionisme yang berpotensi menekan prospek pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Ekonom Sebut Investor Asing Respons Positif jika Sri Mulyani Kembali jadi Menkeu

Diketahui, International Monetary Fund (IMF) merilis data bahwa pada Juli 2024 pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan sejalan dengan perkiraan World Economic Outlook (WEO) April 2024, yaitu 3,2 persen pada tahun 2024 dan 3,3 persen pada tahun 2025.

“Jadi sekali lagi target 8 persen yang ingin dicapai presiden terpilih Prabowo, perlu diriviu ulang sehingga target pemerintahan kedepan akan lebih realistis,” ujar politisi anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Pendekatan Komprehensif

Sementara itu, ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini menilai, target Presiden terpilih Prabowo Subianto mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai bila menggunakan pendekatan komprehensif.

Menurutnya, ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, supaya Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Baca Juga: Usai Dipanggil Prabowo, Amran Sulaiman Yakin Target Swasembada Pangan Tercapai dalam 4 Tahun

Pertama, mengimplementasikan pendekatan ekonomi Pancasila yang bersifat ekonomi kerakyatan. Dia menyinggung pesan dari pendiri Republik Indonesia bahwa kegiatan ekonomi perlu dilakukan secara bersama-sama.

Artinya, perlu adanya demokrasi ekonomi, yaitu pemerintah melibatkan dan memberikan akses kepada semua pihak dalam aktivitas ekonomi dan memajukan industri. Dengan demikian, tidak ada lagi orang menganggur dan kesulitan mendapatkan pendapatan karena tidak punya kesempatan kerja.

“Sebenarnya semua orang itu bisa bekerja. Hanya, pemerintah perlu membuat kebijakan ekonomi agar setiap orang bisa melakukan sesuatu yang produktif,” tutur Hendri dalam sebuah diskusi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/10/2024).

Kedua, merevitalisasi industri. Belajar dari negara-negara yang sudah maju, Hendri menyebut mereka berhasil naik kelas karena melakukan lompatan ekonomi, utamanya melalui industrialisasi. Sementara Indonesia belakangan cenderung bergerak mundur dengan deindustrialisasi dini.

Baca Juga: Rekayasa Lalu Lintas Sekitar Gedung DPR Senayan Saat Pelantikan Prabowo-Gibran

Oleh karena itu, revitalisasi industri berpeluang menaikkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini dapat ditempuh dengan membangun industri dasar dan menggerakkan semua sektor di seluruh daerah.

Selanjutnya, industri manufaktur bisa dijadikan jangkar untuk membangun backward dan forward linkage antara antara BUMN dan pihak swasta seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketiga, melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih (sophisticated) dan inovatif di tengah perubahan global. Pemerintah dinilai perlu menjadikan industri pemastian sebagai penyokong revitalisasi industri dan memperkuat instrumen kebijakan industri.

“Jasa pemastian yang disediakan oleh sejumlah BUMN di bidang penjaminan mutu, sertifikasi, standardisasi, inspeksi, dan sejenisnya sangat penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi,” ucapnya.

Baca Juga: Janji Prabowo-Gibran Makan Bergizi Gratis Butuh Dana Rp400 T, Uangnya dari Mana?

Ia menjelaskan, kebijakan hilirisasi industri tambang memerlukan pemastian berupa validasi perhitungan kandungan nikel, bauksit dan lainnya. Dengan adanya kebijakan untuk pemastian kandungan ini, perbedaan antara pelaku usaha pertambangan di hulu dan di hilir bisa diminimalkan.

Kebijakan tersebut juga untuk memastikan kesesuaian standar yang disepakati para pihak yang terlibat dalam perdagangan hasil tambang.

"Dengan adanya kebijakan pemastian kandungan bahan tambang ini, potensi kerugian negara akibat perselisihan juga bisa dicegah," tandasnya.

 

Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas.tv, Antara