Janji Prabowo-Gibran Makan Bergizi Gratis Butuh Dana Rp400 T, Uangnya dari Mana?

Namun karena ada keterbatasan, pemerintah perlu menentukan skala prioritas dan kriteria untuk mengoptimalkan anggaran Rp71 triliun yang sudah dialokasikan di 2025. 

Ia berujar, anggaran Rp71 triliun di tahun pertama juga sudah cukup baik.

Karena dalam praktiknya, kebijakan ini butuh pentahapan dan evaluasi lebih lanjut, agar bisa optimal sesuai harapan masyarakat. 

"Jika manfaat besar yang diharapkan terjadi, maka dukungan untuk menaikkan anggaran ke depan menjadi lebih realistis," kata Eko kepada Kompas.tv, Minggu (12/10/2024). 

Sedangkan untuk tambahan dana MBG di 2025, Eko berharap, Prabowo-Gibran tidak mengambilnya dengan menaikkan pajak atau pungutan dari produk yang dikonsumsi secara luas, seperti PPN.

Baca Juga: Rosan Sebut Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen adalah Investasi Berorientasi Ekspor

Prabowo bisa lebih fokus pada pengenaan pajak ekspor sumber daya alam yang dijual mentah atau primer, seperti batu bara.

Eko menilai, tambahan dana juga bisa didapat dari efisiensi belanja lainnya, seperti belanja birokrasi.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan anggaran Rp400 triliun, sangat bergantung dari manfaat program dan peningkatan penerimaan negara. 

Untuk mengatasi risiko penyimpangan anggaran, sambung Eko, pemerintahan Prabowo harus mengoptimalkan digitalisasi dan monitoring dari lembaga pengawas. 

"Kendala di lapangan kemungkinan akan banyak, jika pengawasan lemah, anggaran yang besar bisa salah kelola," ucapnya. 

Eko menlanjutkan, besarnya anggaran MBG ini sebenarnya sebanding dengan manfaat yang dihasilkan, yaitu perbaikan kualitas SDM. Mulai dari fisik, gizi, dan harapannya ke aspek soft skill dan intelektualitas. 

"Kalau dilakukan dengan benar, maka manfaat MBG memang besar, karena tidak ada negara maju yang SDM-nya rendah," kata Eko. 

Baca Juga: Jokowi Kenang Tingkat Kepuasan Publik Sempat Anjlok Gara-Gara Harga BBM Naik

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menilai, keterbatasan anggaran bisa disiasati dengan memilih bahan makanan yang digunakan dalam program MBG.

Pasalnya, sumber makanan pokok, protein, sayuran, dan lainnya berbeda-beda di tiap daerah.

"Cari alternatif sumber karbohidrat dan protein yang sesuai dengan lokalitas, jangan dilakukan penyeragaman," kata Eliza saat dihubungi Kompas.tv, Sabtu (11/10/2024). 

"Agar gizi tetap terpenuhi namun dengan anggaran yang terbatas maka pilihan menunya juga menjadi penting. Jika pemerintah ingin memberikan menu daging sapi dalam menu anak dan memberikan susu, ini akan membutuhkan anggaran yang relatif lebih besar,” terangnya.

Eliza bilang, kecukupan anggaran juga dipenuhi oleh sejumlah faktor lain.

Di antaranya adalah sebanyak apa sasaran dan menu makanannya, serta konsep pembangunan dapurnya. 

Apakah dengan membangun dapur baru dengan konsep sentralisasi atau memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sudah ada untuk menjadi pemasok makan bergizi gratis.

Baca Juga: Jokowi Tepok Jidat saat Bicara Nilai Tambah 50 Ton Emas Freeport yang Hilang Tiap Tahun

Ia mengingatkan, pemerintahan mendatang harus bisa menciptakan efek berganda dari program MBG.

“Mau besar atau kecil anggaran, jika tidak memberikan multipplier effect yang luas ini akan percuma. Yang penting adalah efektivitas belanja, transparansi dan keterlibatan petani, peternak, nelayan dan UMKM lokal untuk membangun local supply chain yang kuat,” ujarnya. 

Ia menilai, program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran juga bisa menjadi momentum reformasi kebijakan pangan nasional.

Yakni lewat penyederhanaan rantai distribusi, penguatan sistem logistik pangan, pembentukan ekosistem inovasi dan peninjauan ulang kebijakan impor untuk melindungi produsen lokal tanpa mengorbankan keterjangkauan harga bagi konsumen.

Selain kuatnya pendanaan, Eliza juga mengingatkan infrastruktur pendukung menjadi kunci keberhasilan program makan bergizi gratis. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi untuk pengembangan fasilitas penyimpanan, seperti cold storage, pengolahan, dan distribusi pangan.

Penulis : Dina Karina Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas.tv, Antara