Respons Jokowi soal Harga Beras RI Disebut Termahal se-ASEAN oleh Bank Dunia

PASER, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo merespons soal pernyataan Bank Dunia, yang menyebut harga beras di Indonesia termahal se-ASEAN. 

Jokowi mengatakan, membandingkan harga beras harus melihat harga beras yang diimpor dengan skema free on board (FOB).

Skema itu mewajibkan pembeli menanggung ongkos angkut barang mulai dari gudang penjual sampai barang tiba di tangan pembeli. 

"Coba dilihat, coba dilihat harga beras FOB itu berapa. Kira-kira USD530-600, ditambah freight cost kira-kira 40-an dolar, coba dihitung berapa. Jadi kalau membandingkan itu mestinya di konsumen ya, itu akan kelihatan," kata Jokowi kepada wartawan di Kompleks Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024). 

Baca Juga: Sandiaga Uno Ungkap Nilai Investasi Asing Perdana di IKN Capai Rp1 T, Ada China hingga Rusia

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengeklaim kesejahteraan petani, khususnya terkait harga gabah dan beras, dalam kondisi baik. Ia menyebut hal itu tecermin dari harga beras dan harga gabah yang sedang naik. 

“Mestinya kalau harga beras baik, artinya harga gabah juga baik. Kalau harga gabah baik, artinya harga jual petani juga mestinya baik, kalau tidak ada distorsi di lapangan. Dicek saja di lapangan, dicek aja di petani, ditanya aja ke petani harga gabah berapa. Dulu berapa, dulu hanya Rp4.200, sekarang Rp6.000,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya wilayah-wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mempersiapkan diri sebagai pusat suplai kebutuhan pangan, terutama sayur, buah, ayam, dan beras. 

Wilayah-wilayah ini harus mampu mendukung pasokan pangan bagi IKN agar perekonomian lokal dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan IKN.

Baca Juga: Jokowi di IKN: Kalau Ingin Investasi Tahun Ini, Harga Tanahnya Masih Murah, Tahun Depan Tidak Tahu

“Provinsi di sekitar IKN, kabupaten/kota di sekitar IKN harus mempersiapkan diri. Misalnya urusan suplai untuk sayurnya dari mana, suplai ayamnya dari mana, supaya berasnya dari mana. Kalau enggak cukup berarti harus ambil dari provinsi lain,” tuturnya. 

Kepala Negara juga menginstruksikan agar pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan kabupaten/kota di sekitarnya untuk mempersiapkan produksi pangan yang cukup guna menyuplai kebutuhan Ibu Kota Nusantara. 

Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan oleh masyarakat lokal.

“Kalau bisa mestinya disiapkan dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri, didukung oleh kabupaten di sekitar Ibu Kota Nusantara, baik buah, baik sayur, baik beras, dan bahan-bahan pokok lainnya, sehingga betul-betul memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat,” tegasnya. 

 

Penulis : Dina Karina Editor : Vyara-Lestari

Sumber :