Bahlil Ungkap Prabowo Usul Izin Tambang Tak Hanya untuk Ormas Keagamaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap, presiden terpilih Prabowo Subianto mengusulkan agar izin usaha pertambangan (IUP) tidak hanya diberikan untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Tetapi juga untuk ormas non keagamaan. Usulan Prabowo itu disampaikan saat berdiskusi dengan Bahlil. 

Izin pengelolaan tambang seharusnya juga diprioritaskan untuk ormas yang memenuhi kriteria dari pemerintah.

"Kata Pak Prabowo, jangan hanya (ormas keagamaan) itu Mas Bahlil, dilihat juga organisasi-organisasi lain yang punya kontribusi kepada negara yang klasifikasi memenuhi syarat," kata Bahlil kepada media di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (29/7/2024). 

Baca Juga: Gibran Bertemu Bahlil, Bicarakan Pengembangan UMKM hingga Lifting Minyak

"Ya kita kasih saja, daripada kasih yang lain, enggak jelas-jelas pula sebagian," ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com. 

Sementara saat ini, lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) baru diberikan kepada ormas keagamaan. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ormas keagamaan dipilih pemerintah agar mereka bisa menambah pendapatan organisasi, sehingga kontribusi mereka pada kegiatan sosial masyarakat juga meningkat. 

"Supaya mereka ada pendapatan halal, pendapatan yang sah, sesuai aturan, dipake lah program ini untuk sekolah, untuk kesehatan, fakir miskin, orang yang membutuhkan, supaya apa, mereka bisa membantu, merasa terbantu," kata Bahlil. 

Baca Juga: Otorita IKN Sukses Uji Coba Taksi Terbang, Bisa Mengudara 10 Menit dan Kecepatan 50km per Jam

Ada sejumlah ormas keagamaan yang ditawarkan IUPK oleh pemerintah. Namun baru NU dan Muhammadiyah yang menerima dan menyatakan siap mengelola tambang.

Bahlil menegaskan, Muhammadiyah juga akan mendapat lahan tambang dengan lokasi terbaik. Sebelumnya, NU sudah lebih dulu mendapat IUPK bekas lahan tambang Kaltim Prima Coal (KPC).

"Jadi terkait dengan yang Muhammadiyah, insyaAllah kita akan memberikan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang paling bagus di luar daripada KPC," kata Bahlil pada kesempatan yang sama. 

Namun untuk detil lokasi, ia belum bisa menyebutkannya karena harus melapor dulu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapat persetujuan. 

Baca Juga: Jokowi Minta Bahlil hingga Luhut Aktif Pasarkan Kawasan Industri Batang ke Investor

Bahlil juga sudah berkomunikasi dengan Ketua Tim Pengelola tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy, yang juga merupakan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). 

Bahlil menyakini Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

"Justru kehadiran organisasi keagamaan ini untuk memberikan contoh kepada investor lain kelola tambang yang baik dong lingkungannya, dijaga," ujarnya. 

Hal senada sebelumnya juga dinyatakan oleh Azrul Tanjung, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, dalam program Kompas Malam di Kompas TV, Minggu (28/7/2024). 

Baca Juga: Muhammadiyah Tunjuk Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang

Ia optimistis Muhammadiyah akan mampu mengelola tambang yang diberikan oleh pemerintah.

Azrul menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki banyak bidang usaha, termasuk ratusan perguruan tinggi dan rumah sakit atau klinik.

“Kita punya hampir seratus perguruan tinggi. Mengelola 100 perguruan tinggi lebih sulit daripada satu titik tambang,” tuturnya. 

“Kita punya 300 klinik dan rumah sakit. Mengelola 300 rumah sakit saya kira lebih sulit daripada mengurus satu titik tambang,” ucapnya. 

Baca Juga: PBNU Larang Pengurus Minta Dana ke Masyakatat untuk Kegiatan Organisasi

Azrul menyebut Muhammadiyah telah mempelajari enam titik lahan tambang yang diberikan oleh pemerintah untuk mereka kelola.

“Secara ekonomis, setelah kita pelajari, enam lahan yang akan diberikan pemerintah itu menurut hemat kami masih ada empat lahan yang masih cukup efektif kalau ini kita tambang, meskipun satu sudah diambil oleh sebuah ormas,” katanya. 

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas.com