Tim Prabowo Sambut Baik Anggaran Makan Bergizi Rp71 T, tapi Masih Bisa Berubah di DPR
Ekonomi dan bisnis | 24 Juni 2024, 19:36 WIBThomas berujar dengan anggaran sebesar Rp71 triliun itu, defisit APBN 2025 tetap terjaga di bawah 3 persen.
Baca Juga: Prabowo Sepakat Program Makan Bergizi Gratis Dilakukan Bertahap, Tahun Depan Anggarannya Rp71 T
“Banyak berita-berita, disini kami gugus tugas ingin mengatakan secara gamblang. Dengan angka 71 T itu range deficit itu terjamin,” ucap dia.
Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah menyepakati pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara bertahap.
Di tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program itu adalah sebesar Rp71 triliun.
Kesepakatan itu dicapai dalam proses komunikasi dan koordinasi antara pemerintahan saat ini dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang ditunjuk Prabowo.
Baca Juga: Airlangga Sebut Prabowo Sudah Sepakat Defisit di Bawah 3 Persen dan Rasio Utang di Bawah 40 Persen
“Kami telah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan timnya, untuk memberikan clarify terkait Program Makan Bergizi Gratis akan fit dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani.
“Pak Prabowo menyetujui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama 2025 disepakati alokasi Rp71 triliun dalam RAPBN 2025,” ujarnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, anggaran Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis itu sudah masuk dalam postur defisit RAPBN 2025, yang sebesar 2,29 hingga 2,82 persen.
“Angka 71 itu bukan on top di atas itu (range deficit), tapi sudah di dalamnya,” ucapnya.
Baca Juga: Luncurkan Digitalisasi Izin Event, Jokowi Singgung Konser Taylor Swift dan Coldplay
Ia menjelaskan, selama ini pemerintahan Presiden Jokowi selalu berkoordinasi dengan tim dari presiden terpilih, dalam perumusan RAPBN bersama DPR. Sehingga memberi kejelasan dan tidak ada spekulasi tentang penyusunan anggaran.
“Tidak ada gap antara RUU (APBN) yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program priotitas yang ingin dan akan dilaksanakan pemerintahan baru terpilih Prabowo Subianto,” sebut Sri Mulyani.
Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV