> >

BI Umumkan Utang Luar Negeri Indonesia 2023 Naik, Capai Rp6.350,76 T

Ekonomi dan bisnis | 15 Februari 2024, 17:33 WIB
Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2023 atau hingga akhir Desember 2023, sebesar 407,1 miliar dolar AS. Jumlah itu setara Rp6.350,76 triliun, naik 2,7% dari posisi triwulan III (Juli-September) 2023. (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Bank Indonesia atau BI mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2023 atau hingga akhir Desember 2023, sebesar 407,1 miliar dolar AS. Jumlah itu setara Rp6.350,76 triliun, naik 2,7% dari posisi triwulan III (Juli-September) 2023. 

Peningkatan tersebut terutama bersumber dari transaksi ULN sektor publik. Adapun ULN Indonesia terdiri dari ULN pemerintah dan ULN swasta. 

Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Erwin Haryono mengatakan, posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan IV 2023 sebesar 196,6 miliar dolar AS atau tumbuh 5,4% (year on year/yoy), dibanding akhir Desember 2022. 

"Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek," kata Erwin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/2/2024). 

Baca Juga: Pemesanan Tiket Kereta Mudik Lebaran Dibuka Hari Ini, KAI Ingatkan Calon Penumpang Teliti Isi Data

Kenaikan ULN pemerintah juga dipengaruhi oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. 

"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel," ujarnya. 

Ia menerangkan, pemerintah menggunakan ULN untuk fokus mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. 

Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,7% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%), Jasa Pendidikan (16,6%), Konstruksi (14,1%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%). 

Baca Juga: Dibuka Hari Ini, Cek Harga Tiket dan Daftar Merek Kendaraan yang Hadiri IIMS 2024

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah," sambungnya. 

Sementara ULN swasta pada akhir triwulan IV 2023 tercatat sebesar 197,0 miliar dolar AS, atau turun 1,9% (yoy). 

Penurunan itu bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4% (yoy) dan 1,8% (yoy). 

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,7% dari total ULN swasta. 

Baca Juga: Kemenag Tambah Beasiswa PIP Madrasah dari Rp1 Juta jadi Rp1,8 Juta

ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9% terhadap total ULN swasta. 

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,7%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,6% dari total ULN," ungkap Erwin. 

 

Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU