Terima Laporan Keuangan dari BPK, Jokowi: Opini WTP Bukanlah Prestasi, tapi Kewajiban
Keuangan | 26 Juni 2023, 16:08 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima laporan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jokowi menegaskan, opini WTP itu bukanlah prestasi, melainkan harus menjadi kewajiban.
"WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN, kewajiban para menteri, dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab," kata Jokowi seperti dikutip dari Antara, Senin (26/6/2023).
Dalam kesempatan itu, Jokowi berpesan kepada kepala daerah serta kementerian/lembaga, bahwa uang rakyat dalam APBN dan APBD harus dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.
Manfaat dari realisasi program APBN dan APBD, kata Jokowi, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Namun, dia juga mengingatkan agar jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus tertib administrasi dalam mengelola keuangan negara.
Baca Juga: Pesan Jokowi ke Kepala Daerah dan Kementerian/Lembaga: Uang Rakyat Bukan untuk Biayai Birokrasi
"Tertib administrasi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," ujar Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa uang rakyat dalam APBN/APBD tidak untuk membiayai birokrasi, tetapi untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati, ya. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Jokowi.
Kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Jokowi juga meminta, karena banyak anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa pagu APBD.
Penulis : Dina Karina Editor : Deni-Muliya
Sumber : Antara