> >

Menteri Basuki Ungkap Penyebab Jalan di Maluku dan NTB Lebih Bagus daripada di Sumatera dan Jawa

Ekonomi dan bisnis | 19 Juni 2023, 15:16 WIB
Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN), Segmen 3B, Ruas KKT Kariangau – Sp. Tempadung, Kota Balikpapan, Rabu (22/02/2022). (Sumber: BPMI Setpres )

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus melakukan perbaikan jalan di 573 ruas jalan di seluruh Indonesia.

Pemerintah sudah menyiapkan total anggaran sebesar Rp32,7 triliun untuk jalan di daerah. 

“Nah sekarang yang tahap pertama, sedang disiapkan kita usulkan Rp14,6 triliun untuk 573 ruas jalan di Indonesia,” kata Basuki di Denpasar, Bali, Minggu (19/6/2023). 

Basuki menyebut provinsi yang menjadi prioritas perbaikan jalan adalah Lampung, Jambi, Sumatera Utara, dan seputaran Jawa Tengah dan Jawa Barat. Totalnya ada 32 provinsi yang jalan rusaknya akan diperbaiki. 

Ia menyampaikan, apabila Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) selesai pada Juni 2023, proses perbaikan jalan dapat berlangsung Juli tahun ini. 

Baca Juga: Jokowi Singgung Pejabat Daerah yang Tak Perbaiki Jalan Rusak: Enggak Mampu, Kita Ambil Alih

Basuki menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan jalan pada daerah-daerah tersebut rusak.

Ia mencontohkan kondisi jalan di Halmahera, Kepulauan Maluku dan di Nusa Tenggara Barat yang bertolak belakang dengan proyek prioritas tadi, di mana jalan di sana lebih bagus karena tidak dilintasi truk.

“Nusa Tenggara Barat relatif lebih bagus jalan daerahnya karena angkutan beratnya jarang. Di Sumatera karena banyak sawit, batu bara, nah itu kalau tidak ada prioritas dari pemerintah daerah itu jalan susah, jalan itu minimal lima tahun harus dipelihara,” terangnya. 

Untuk Bali, kata dia, saat ini pemantapan jalanannya sudah berada di angka 95 persen, sehingga relatif lebih baik daripada provinsi yang disebutkan sebelumnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah lewat Kementerian PUPR telah menganggarkan dana sebesar Rp588,7 miliar untuk tahun 2023, khusus untuk pembangunan jalan di Lampung dan Sumatera. 

Baca Juga: Tukang Ojek Meninggal, Diduga Kelelahan Lewat Jalan Rusak Parah di Sulawesi Selatan

"Sudah terealisasi Rp81,6 miliar hingga 2 Mei 2023. Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai Rp508,1 miliar," tulis Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya, Minggu, 5 Mei 2023. 

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengunjungi Lampung dan meninjau kondisi jalan di sana. Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan pemerintah akan membangun jalan-jalan yang rusak.

Tugas pembangunan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Selain dana dari Kementerian PUPR, Sri Mulyani mengatakan juga ada transfer dana dari pusat ke daerah. 

"Transfer dana dari Pusat ke Pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) tahun 2023 Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung mencapai Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan," kata Sri Mulyani. 

Baca Juga: Menteri PUPR Basuki Kembali Jadi Fotografer Dadakan, Kali Ini Memotret Megawati

Ia menjelaskan, pembangunan Jalan Tol Sumatera yang melintasi Lampung dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Jaminan Pemerintah kepada BUMN Hutama Karya.

Untuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (panjang 140 km), dukungan pemerintah dalam bentuk PMN Rp2,2 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp22,09 triliun.

Kemudian untuk ruas Terbanggi Besar- Pematang Panggang-Kayu Agung (panjang 189 km), dukungan pemerintah dalam bentuk PMN Rp4 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp14,37 triliun.

Selanjutnya ada juga pendanaan pembabasan lahan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN). 

"Bakauheni-Terbanggi Besar sebesar Rp3,75 triliun, Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebesar Rp1,86 triliun," ujar Sri Mulyani. 

Baca Juga: Momen Menteri PUPR Basuki Sambut Kedatangan Kaisar Jepang Naruhito

Selanjutnya pembangunan jalan lewat APBD yaitu lewat program Penyelenggaraan Jalan APBD 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Lampung mencapai Rp2,16 triliun. Khusus Provinsi Lampung sebesar Rp886,8 miliar.

"Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara," tutur Sri Mulyani. 

 

Penulis : Dina Karina Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Antara, Kompas TV


TERBARU