Instruksi Jokowi, Kementerian/Lembaga Jangan Habiskan Anggaran untuk Program Absurd

Hal serupa juga ia temukan di program pengembangan UMKM dan pembangunan penyuluh pertanian. Banyak kegiatan tidak produktif dalam program tersebut.

“Pembangunan balai untuk membangun dan merehabilitasi balai. Jelas. Anggarannya Rp1 miliar, (anggaran) kecil ini mestinya untuk Rp1 miliar ya mestinya Rp900 juta untuk rehabilitasi. Mestinya. Tapi setelah kita cek bener, Rp734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. Artinya 80 persen. Ini sudah tak bisa lagi,” ujar Jokowi.

Baca Juga: Birokrasi Lincah ala Jokowi: ASN Bisa Pindah Lintas Rumpun hingga Layanan Naik Pangkat Cukup 2 Tahap

Jokowi menyebut kondisi itu menjadi tantangan dan tugas berat BPKP. Jokowi meminta lembaga itu untuk mengubah cara realisasi anggaran program tersebut.

“Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif, karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten dan kota. Artinya bisa mengawal bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Aparat di pusat, provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segan dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara,” jelas Presiden Jokowi.

Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV