Erick Thohir soal Impor KRL Bekas: Hanya untuk Tutupi Gap Kebutuhan 6-7 Bulan ke Depan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, impor kereta rel listrik (KRL) hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek sembari menunggu produksi kereta dari PT Industri Kereta Api (INKA) selesai.

“Kalaupun ada impor, seminimal mungkin yang kita minta. Karena itu hanya menutupi yang namanya gap dari kebutuhan 6 bulan atau 7 bulan ke depan,” kata Erick saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (5/6/2023). 

Erick menjelaskan, berdasarkan hasil rapat dengan INKA dan PT KAI, terdapat pertumbuhan penumpang yang melebihi prediksi pascapandemi COVID-19 berakhir.

Kenaikan jumlah penumpang disebutnya tidak hanya terjadi pada penumpang kereta, namun pada penumpang pesawat di Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Ngurah Rai, Bali.

“Hari ini memang sudah tinggi sekali dari angka sebelum COVID-19 di Soekarno Hatta. Di Bali pun akan menjadi catatan karena pasti Bali 4 bulan lagi akan ada announcement yang sama jumlah penumpang akan melebihi daripada yang sudah ditargetkan,” ujarnya. 

Baca Juga: Update Jadwal KRL Solo-Jogja 5 -11 Juni, Ada Keberangkatan Malam, Awas Ketinggalan

Ia menyebut impor kereta bekas menjadi salah satu solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek pengguna kereta.

Lantaran pembangunan infrastruktur, salah satunya pembuatan kereta, akan selalu menjadi permasalahan baru ketika ekonomi dunia telah pulih dari efek pandemi COVID-19. Meskipun, masih ada ketegangan geo politik dan permasalahan dari pemenuhan supply chain.

“Tentu Alhamdulillah buat Indonesia ini hal yang positif. Karena itu INKA sendiri setelah saya periksa, memang untuk mengikuti suplai kebutuhan kereta api kemarin memang salah satunya yaitu melakukan impor tetapi harus diiringi produksinya sendiri ini,” ujarnya. 

Ia juga menegaskan pemerintah berupaya menambah kemampuan produksi INKA. Yakni dengan menyuntikkan dana sebesar Rp3 triliun kepada INKA melalui dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai tahun anggaran 2024.

Dana tersebut akan digunakan sebagai tambahan modal bagi INKA guna mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan kereta api untuk gerbong-gerbong barunya.

Baca Juga: 3 Dampak Penerapan Gapeka 2023 terhadap KRL Jabodetabek Mulai 1 Juni

“Penyehatan INKA Ini membutuhkan tambahan Rp3 triliun, sehingga terjadi equilibrium antara produksi gerbong dan juga peningkatan jumlah kebutuhan kereta api sendiri,” ujarnya. 

Erick mengatakan, saat ini INKA telah memiliki pabrik dengan dua jenis kualitas. Pertama, pabrik yang berlokasi di Banyuwangi yang memiliki standar tinggi karena telah bekerja sama dengan perusahaan Swiss Steadler untuk menyuplai kebutuhan gerbong kereta api di Asia Tenggara. 

Kedua adalah pabrik dengan kualitas standar nasional.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menegaskan, pihaknya tetap tidak memberikan rekomendasi impor KRL bekas sebagaimana hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kalau impor KRL bekas, Kemenperin masih berpegang teguh pada hasil koordinasi dengan Menko Marves, masih itu bahwa reviu BPKP jadi acuannya," kata Febri seperti dikutip dari Antara. 

Baca Juga: DPR: Impor KRL Bekas Takkan Terjadi Kalau KCI Punya Rencana Kerja Baik, Jangan Sampai Beli Rongsok

Hal itu juga sejalan dengan arahan Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Ketua Tim Nasional Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang tengah mendukung produksi dalam negeri.

"Seingat kami Pak Menko Marves arahannya produksi dalam negeri," ucapnya. 

Febri memastikan, industri dalam negeri siap dan mampu untuk memproduksi armada transportasi massal itu.

Daripada impor, ia meminta PT KCI untuk bisa memperbaiki manajemen alur kereta dan penumpang. Menurutnya, masalah penumpukan penumpang yang dikeluhkan seharusnya bisa diperbaiki di sistem manajerial KCI.

"Saya kan anak kereta, saya paham itu. KCI tolong dong perbaiki. Kan ada beberapa rangkaian yang harus diatur manajemen alur penumpangnya, alur keretanya," tuturnya. 

Baca Juga: Begini Hitung-hitungan Jumlah Penumpang Terlantar Kalau Impor KRL Gagal Tahun Ini

Febri menambahkan, pada dasarnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kementerian Perindustrian siap menjalankan arahan Menko Marves.

"Kalau KRL impor bekas kami belum mengeluarkan izin, kami masih berpegang pada hasil rapat koordinasi Menko Marves bahwa hasil reviu BPKP yang menyatakan bahwa tidak perlu impor KRL bekas, masih sampai sejauh ini," kata Febri.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Antara