China Minta Jaminan APBN untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Anggota DPR: Pemerintah Harus Tegas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi V DPR RI Aji Bakri berharap pemerintah akan tegas terhadap China yang meminta agar APBN dijadikan jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Aji mengatakan inilah yang ditakutkan sejak proyek ini dicetuskan karena China memberi kemudahan di awal tapi pada akhirnya justru membuat Indonesia terikat.

"Inilah yang kita takutkan dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kita tahu bahwa memang betul pembangunan Kerata Cepat Jakarta-Bandung ini termasuk proyek strategis nasional sesuai dengan Perpres No. 3 Tahun 2016 yang kita tahu groundbreaking-nya 21 Januari 2016," kata Aji dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Jumat (14/4/2023).

"Banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan ke kita. Dan kita tahu bahwa ini proyek kereta cepat adalah gagasan Jepang. Tapi pada akhirnya yang dapat proyeknya Tiongkok. Begitu lihainya Tiongkok. Mempermudah sesuatu di depan tapi ujung-ujungnya akhirnya mengikat."

Aji kemudian menyinggung pernyataan pemerintah yang mengatakan proyek kereta cepat ini tidak menggunakan APBN. Tapi, kata dia, kemudian pada akhirnya APBN tetap digunakan.

"Yang kita takutkan hari inilah yang terjadi. Pada ujung-ujungnya nanti mereka minta jaminan APBN," lanjutnya.

"Saya selalu sampaikan bahwa pemerintah harus tegas. Pemerintah harus terbuka sebenarnya apa yang terjadi di sini."

"Kalau APBN, memang harus dibantu untuk kereta cepat, ya monggo. Kita ikuti betul-betul. Jangan lagi terjadi pembengkakan," ujarnya.

Saat ditanya apakah DPR akan menolak apabila APBN dijadikan jaminan utang untuk proyek KJCB, Aji menjawab, "Kita tidak menyatakan menolaknya."

Baca Juga: Catat! Presiden Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 18 Agustus 2023

"Kita harus jelas dulu latar belakangnya bagaimana, dasarnya kok bisa sampai begini. Kita terus terang saja. Kalau pembicaraan APBN, pembahasannya memang panjang di DPR. Dan tentu melihat postur keuangan kita apakah memungkinkan atau tidak. Apalagi ini di luar skenario," jelasnya.

"Oleh sebab itu, pemerintah melalui Pak Luhut (Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan), kita berharap bisa bernegosiasi karena yang saya dengar bunganya tinggi," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan terkait tuntutan pemerintah China agar Indonesia menjadikan APBN sebagai jaminan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Namun Luhut mengaku tuntutan China tersebut tak bisa langsung dipenuhi. Purnawirawan jenderal TNI AD itu kemudian menawarkan alternatif dengan penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII.

"Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (China) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," beber Luhut, Rabu (12/4/2023), dikutip dari Kompas.com.

Sementara mengenai besaran bunga utang, Luhut juga mengakui gagal melakukan negosiasi. Sehingga pemerintah China masih berkukuh bunga yang harus dibayarkan sebesar 3,4 persen per tahun.

"Ya maunya kita kan 2 persen, tapi kan enggak semua kita capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen. Jadi kalau kita dapat 3,4 persen misalnya sampai situ ya we're doing okay, walaupun tidak oke-oke amat," ucap Luhut.

"Tapi kita masih mau negosiasi lagi," imbuhnya.

Setelah dilakukan audit menyeluruh, proyek KCJB ini mengalami pembengkakan biaya sebesar Rp1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp18,02 triliun.

Biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp108,14 triliun. 

Baca Juga: Luhut Akan ke China untuk Nego Bunga Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Berharap Diringankan

 

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV, Kompas.com