Penting! Menaker Ida Fauziyah Jelaskan Sejumlah Aturan soal THR, Mulai Besaran Hingga Sanksi

Sedangkan, untuk pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut.

Berikutnya juga ada ketentuan perhitungan upah 1 bulan bagi pekerja atau buruh dengan upah satuan hasil. Perhitungan upah 1 bulan buruh kategori ini didasarkan pada rata-rata 12 bulan terkahir sebelum hari raya keagamaan.

Baca Juga: Kalau THR Cair Jangan Lupa Investasi Syariah, Biar Makin Cuan dan Berkah

Lalu, terkait dasar perhitungan THR yang menggunakan upah ini, bagi perusahaan industri padat karya  tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana yang diatur dalam Permenaker nomor 5 tahun 2023, maka perusahaan tetap wajib membayar THR keagamaan.

“Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR adalah nilai upah terakhir sebelum dilakukannya penyesuaian upah tersebut. Upahnya tidak mengikuti penyesuaian untuk thr-nya,” jelasnya.

“Ini penting untuk digarisbawahi karena THR dan hak-hak lainnya selain upah tidak termasuk bagian yang boleh disesuaikan oleh permenaker nomor 5 tahun 2023. bisa dilihat dalam pasal 12,” imbuhnya.

Ida pun menyebutkan bahwa surat edaran terakit THR tersebut ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

“Saya meminta kepada para gubernur untuk menyampaikan kepada Bupati Walikota disuluruh provinsi masing-masing,” terangnya.

Dimungkinkan beri THR lebih besar

Kemudian, terkait ketentuan mengenai besaran THR sangat dimungkinkan perusahaan memberikan THR yang lebih besar dari peraturan perundang-undangan.

Dalam pemenaker nomor 6 tahun 2016 diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam Perjanjian Kerja Bersama atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran THR yang lebih ketentuan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh tersebut sesuai dengan PKB atau kebiasaan tersebut.

Kapan THR diberikan?

THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Tak boleh dicicil

Ida Fauziyah juga menegaskan bahwa THR tersebut harus bayar penuh, tidak boleh dicicil. “Saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini,” ungkapnya.

Sanksi

Ida Fauziyah juga menyebutkan soal sanksi yang diterima perusahaan jika tidak memathui aturan-aturan tersebut. Hal itu diatur dengan PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Sangsi tersebut di antaranya, ada teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.

“Tentu kita semua berharap pengenaan sanksi ini tidak terjadi oleh karena itu saya minta perusahaan untuk patuh terhadap regulasi yang ada,” tandas dia.

Penulis : Fransisca Natalia Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV