> >

Jokowi Minta Kepala Daerah Sering-Sering Masuk Pasar untuk Cek Data dan Fakta Harga Barang

Ekonomi dan bisnis | 17 Januari 2023, 14:13 WIB
Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri tiba di lokasi acara Pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia 2023, di SICC, Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). (Sumber: setkab.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta para gubernur, bupati, dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk terus memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin gejolak harga yang ada.

Dengan sering masuk pasar, para pejabat akan mengetahui data-data yang diperlukan untuk mengambil kebijakan.

 

“Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

Baca Juga: Jokowi: Perlu Saya Ingatkan, TNI dan Polri Tidak Berpolitik Praktis

Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi. Jika sampai salah membuat kebijakan, akan merugikan masyarakat banyak.

“Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada,” ujar Jokowi seperti dikutip tayangan YouTube Sekretariat Kabinet. 

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.

Baca Juga: Smelternya Diresmikan Jokowi pada 2021, PT GNI Punya 11.000 TKI dan 1.300 TKA

Karena BPS seharusnya menjadi satu-satunya pusat data terpercaya yang jadi pegangan para pengambil kebijakan.

“Saya melihat sekarang ini dari Kemendagri [Kementerian Dalam Negeri], dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” imbuhnya. 

Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus

Sumber :

Tag

TERBARU