Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: 52 Pemda Tak Serius Atasi Inflasi
Kebijakan | 5 Desember 2022, 14:56 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, Presiden Joko Widodo meminta agar langkah-langkah pengendalian inflasi di Indonesia dibahas setiap pekan. Hal itu seperti saat menangani Covid-19.
Dengan evaluasi mingguan, semua pihak terkait mendapat informasi yang paling update untuk mengendalikan inflasi.
"Bapak Presiden ingin agar penanganan inflasi ini ditangani dengan mekanisme seperti pandemi (Covid-19), setiap minggu dibahas dievaluasi," kata Tito dalam rakor pengendalian inflasi yang juga disiarkan secara virtual, Senin (5/12/2022).
Menurut Tito, Presiden Jokowi ingin penanganan inflasi dikerjakan secara detil karena langsung berpengaruh pada kehidupan rakyat. Lantaran jika inflasi tinggi, otomatis menunjukkan harga barang dan jasa yang tambah mahal.
Baca Juga: Sumbang Inflasi November, Harga Tempe Naik karena Stok Kedelai Tipis dan Impornya Turun
"Sehingga kita semua tetap aware, tetap peduli dan menjadi fokus dan menjadi skala prioritas. Ini menyangkut masalah perut rakyat," ujar Tito.
Ia juga membuka data tingkat inflasi tiap daerah di rakor tersebut, sesuai arahan Jokowi sebelumnya. Ada 52 kabupaten kota yang tingkat inflasi nya masih tinggi, sehingga dinilai tidak melakukan upaya yang optimal untuk menekan inflasi.
Menurut Tito, seharusnya kepala daerah bisa mengupayakan sejumlah hal agar harga kebutuhan masyarakat di wilayahnya tidak.naik signifikan.
Seperti melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, dan menanam bahan pangan yang dibutuhkan warganya.
Baca Juga: Menaker: UMP 2023 Lebih Tinggi dari Tahun Ini, Berdasarkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Penulis : Dina Karina Editor : Purwanto
Sumber :