Gubernur BI Saran Kenaikan UMP Jangan Terlalu Tinggi, agar Tak Picu Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berharap, kenaikan upah minimum regional (UMR) bisa terkendali, agar tak memicu peningkatan inflasi. Terutama inflasi kelompok harga diatur pemerintah (administered price) lebih lanjut.

"Sekarang ada kenaikan UMR maupun yang di daerah, itu juga harus dikendalikan," kata Perry seperti dikutip dari Antara, Senin (21/11/2022).

"Upah ini juga jangan terlalu naik berlebihan sehingga itu (inflasi sesuai sasaran) betul-betul bisa dilakukan," tambahnya. 

Selain UMR, ia turut meminta pemerintah pusat maupun daerah bisa mengendalikan tarif angkutan umum yang saat ini cenderung naik agar tak mengerek kenaikan inflasi administered price.

Adapun pada Oktober 2022, inflasi administered price tercatat masih tinggi yakni 13,28 persen (yoy). Selain inflasi administered price, permasalahan inflasi juga berasal dari kelompok harga pangan bergejolak (volatile food).

"Tarif angkutan itu harus dikendalikan dan juga sekarang ada kenaikan UMR yang di daerah itu yang harus dikendalikan. Kalau ini bisa dilakukan tahun akhir tahun ini bisa di bawah 6 persen saya itu akan bagus," ucapnya. 

Baca Juga: Aturan Berubah, Waktu Penetapan Upah Minimum 2023 Diperpanjang

Meski sudah menurun di level 7,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) saat ini, dari sempat berada di level 10 persen (yoy), inflasi kelompok itu masih di atas 5 persen (yoy).

Oleh karenanya, Perry meminta dukungan Komisi XI DPR untuk turun ke daerah dalam menyukseskan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), melakukan operasi pasar, dan menenangkan para pedagang, guna menurunkan inflasi volatile food ke bawah 5 persen (yoy).

 

Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Antara