Soal Kereta Cepat yang Diperpanjang hingga Surabaya, Luhut: akan Membuat Indonesia Lebih Efisien

“Dulu banyak kritikan kok kereta cepat, kok Jakarta-Bandung. Banyak kok-nya, tapi kalau kita yakin ini akan kita bangun Jakarta-Surabaya (Kereta Cepat Jakarta Surabaya) ini bisa kurang dari empat jam," tuturnya.

Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Jelaskan Pembengkakan Biaya Kereta Cepat: Harga Baja Naiknya Luar Biasa

Luhut Klaim Pembengkakan Biaya Sudah Selesai

Luhut menambahkan masalah pembengkakan biaya (cost overrun) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah selesai. Pembengkakan biaya, kata dia, terjadi karena masalah teknis, yaitu kerusakan tanah.

"Cost overrun kita sudah selesaikan. Sebenarnya cost over banyak akibat kerusakan tanah, memang goyang. Ada tiga tunnel (terowongan, red) saya kira yang terganggu, tapi saya kira sekarang sudah selesai," jelasnya.

Ia pun berharap jadwal rampung dan beroperasinya proyek transportasi massal itu tidak molor lagi.

"Ya kita lihat semua. Mundur ini kemarin betul-betul banyak masalah teknis," katanya.

Seperti dilansir Kompas.com, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah dimulai sejak tahun 2016 yang mulanya ditargetkan rampung pada 2019. Namun adanya beberapa hambatan membuat targetnya mundur menjadi 2023.

Adapun biaya pembangunan megaproyek infrastruktur itu mengalami pembengkakan biaya hingga menjadi 8 miliar dolar AS atau setara Rp114 triliun, bahkan perhitungan lainnya, investasinya bisa bengkak lagi hingga mencapai Rp118 triliun.

Angka tersebut membengkak dari rencana awal hanya sebesar 6,07 miliar dolar AS sesuai perhitungan pihak China.

Baca Juga: Menhub: Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan Dibangun, Waktu Tempuh Jadi Hanya 4 Jam

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembengkakan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis 28 Agustus 2022, dikutip Kompas.com.

Penulis : Fransisca Natalia Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Antara/Kompas.com