Presiden KSPI Said Iqbal: Kenaikan Harga BBM yang Tak Diimbangi Kenaikan Upah Bikin Daya Beli Anjlok

JAKARTA, KOMPAS.TV - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan kenaikan harga BBM akan memicu lonjakan inflasi.

"Kami menolak keras rencana kenaikan BBM dan energi lainnya termasuk gas, baik gas 3 kg maupun 12 kg. Ada beberapa alasan mengapa kami menolak," kata Said dalam konferensi pers virtual, Selasa (23/8/2022).

"Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan inflasi yang tajam, dan harga Pertalite yang katanya dipatok Rp10.000 akan membuat inflasi tembus di angka 6,5 persen. Sekarang inflasi sudah 4,9 persen," lanjutnya.

Ia mengatakan lonjakan inflasi bisa berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat. Apalagi, imbuhnya, sudah tiga tahun berturut-turut upah minimum buruh pabrik tidak naik.

Baca Juga: PKS: Menteri Jangan Bikin Gaduh Soal Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Kenaikan harga BBM juga dinilai akan berdampak pada pengusaha yang kemudian dapat berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Menurut Said, pandemi membuat daya beli buruh turun hingga 30 persen. Jika BBM naik, kata dia, daya beli bisa anjlok hingga 50 persen.

"Kenaikan harga BBM yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah, sampai 5 tahun mendatang karena omnibus law, itu akan membuat daya beli terpuruk anjlok 50 persen lebih. Kami pro subsidi dan jaminan sosial," katanya.

Ia juga mengkritisi pernyataan pemerintah membandingkan harga BBM Indonesia dan negara-negara lain, tanpa melihat pendapatan per kapita.

Baca Juga: Jokowi soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite: Diputuskan Secara Hati-hati, Dikalkukasikan Dampaknya

Said juga menyebut ada 120 juta pengguna motor dan angkutan umum yang merupakan kelas menengah ke bawah, dan sangat rentan dengan kenaikan harga BBM.

"Kami menyarankan agar pemerintah memisahkan pengguna BBM subsidi dan non subsidi. Misalnya, sepeda motor dan angkutan umum tidak mengalami kenaikan Pertalite. Kemudian untuk mobil di atas 2005 harus memakai BBM non subsidi, karena tidak mungkin orang kaya pakai mobil tua," tuturnya.

Pada pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga BBM pada minggu ini.

"Itu modelling ekonominya saya kira sudah dibuat, nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana, mengenai kenaikan harga ini," kata Luhut dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, yang disiarkan secara daring, Jumat (19/8/2022).

"Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena kita harga BBM termurah se-kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," imbuhnya dikutip dari Antara.

Ia pun meminta masyarakat untuk bersiap menghadapi kemungkinan kenaikan harga BBM. Pasalnya, pemerintah juga harus menekan peningkatan beban subsidi di APBN.

"Karena bagaimanapun, tidak bisa kita pertahankan demikian. Jadi tadi, mengurangi pressure (tekanan) ke kita karena harga crude oil (minyak mentah) naik, itu kita harus siap-siap," ungkapnya.

Luhut mengungkapkan, kenaikan harga pertalite dan solar adalah satu dari sejumlah strategi untuk bisa menekan beban subsidi, selain pengurangan mobil-mobil berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik, dan implementasi B40.

"Subsidi kita kemarin Rp502 triliun, kita berharap bisa tekan ke bawah. Seperti dengan pengurangan mobil-mobil combustion diganti dengan listrik, kemudian B40, serta menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan solar," katanya.

Penulis : Dina Karina Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : KOMPAS TV