Ketua MPR Singgung Kenaikan Utang Jadi Beban, Sri Mulyani Sebut Kerja Keras 2 Tahun
Ekonomi dan bisnis | 18 Agustus 2022, 07:13 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang pemerintah hingga Juli 2022 telah mencapai Rp 7.163,12 triliun. Nilai utang pada Juli 2022 tersebut naik 0,55 persen dibandingkan bulan lalu, yang nilainya mencapai Rp7.123,62 triliun.
Jumlah utang tersebut menjadi sorotan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat berpidato dam Sidang Tahunan MPR pada Selasa (16/8/2022) lalu. Bambang mengatakan, pemerintah akan terbang dengan bunga utang yang besar di mana depan.
Ia juga menyebut rasio utang pemerintah sudah mencapai 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan," kata Bambang seperti dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (18/8/2022).
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi Rp5.883,8 T Per Juni 2022
Namun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio utang terhadap PDB sebenarnya menurun pada tahun ini. Walaupun memang ada peningkatan utang dalam 2 tahun terakhir.
"Rasio utang Indonesia tahun 2022, hingga Juli sudah menurun sangat tajam, sekarang di 37,9 persen. Tadi yang disampaikan ketua MPR masih di angka 40,73 persen yaitu posisi akhir 2021," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2023 di hari yang sama.
Menurut Sri Mulyani, kenaikan utang memang karena APBN bekerja keras untuk menanggulangi Covid dan memulihkan ekonomi. Sehingga Covid bisa dikendalikan dan perekonomian tetap berjalan.
"APBN kita yang sudah bekerja keras 2 tahun sekarang menuju soft lending tanpa mengorbankan pemulihan ekonomi," ucapnya.
Kerja keras APBN itu juga terlihat dari pengakuan dunia internasional. Di mana Indonesia termasuk 1 dari 30 negara yang mengalami kenaikan rating atau peringkat utang dan investasi.
Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV