Anggota DPR Sarankan PLN Tak Hanya Bergantung pada Tarif Listrik untuk Perbaiki Kinerja Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta PLN harus berani melakukan efisiensi operasional besar-besaran dalam rangka meringankan beban subsidi.

"PLN jangan hanya mengandalkan kenaikan tarif listrik pelanggan rumah tangga untuk memperbaiki kinerja layanan dan keuangannya, tetapi yang utama wajib untuk terus-menerus meningkatkan efisiensi operasionalnya, sehingga biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN menurun," kata Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu (15/6/2022), dilansir Kontan.co.id.

Menurutnya, bila hal tersebut terjadi maka bukan hanya PLN yang diuntungkan tetapi juga bagi masyarakat pelanggan listrik.

Dijelaskan lebih lanjut, salah satu yang krusial adalah penurunan surplus listrik PLN, khususnya di Jawa dan Sumatera. Dengan adanya klausul TOP (Take Or Pay) alias 'pakai atau tidak pakai, bayar' dalam kontrak listrik, maka surplus daya listrik yang ada menjadi beban yang harus dibayar PLN.

Mengingat, semakin besar surplus listrik tersebut, maka akan semakin besar pula beban PLN. Ditambah lagi dengan mulai beroperasinya PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) baru hasil program 35 ribu MWe, maka praktis akan menambah angka surplus listrik dan menjadi semakin menghimpit PLN.

Baca Juga: Kenaikan Tarif Listrik 1 Juli Dinilai Kurangi Beban APBN Hingga Rp 3 T dan Wujudkan Keadilan

Untuk itu, masih menurut politisi Fraksi PKS itu, PLN harus berani mendesak pihak listrik swasta (Independent Power Producer) untuk mengerem bertambahnya surplus listrik dari PLTU baru.

"Hal lain yang perlu dilakukan PLN adalah efisiensi operasi PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel). Walaupun dari segi jumlah daya, kontribusi PLTD tidak seberapa besar, namun perannya dalam BPP listrik PLN cukup signifikan," tuturnya.

Apalagi ketika harga minyak dunia melonjak, beban dari PLTD ini ikut melonjak. Berbeda dengan PLTU, meskipun harga batubara dunia sedang tinggi, dengan berlakunya DMO (Domestic Market Obligation), harga batubara untuk PLN dipatok tetap pada harga 70 per ton dolar AS.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyampaikan kebijakan pemerintah menaikkan tarif listrik kelompok rumah tangga dengan daya 3.500 volt ampere (VA) dan pemerintah berdaya 6.600 VA-200 kilo volt ampere (kVA) merupakan upaya mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan.

Menurut PLN, selama ini pemerintah memberi subsidi dan kompensasi kepada seluruh golongan tarif, sementara bantuan itu seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak, yaitu mereka yang kurang mampu.

Penulis : Fransisca Natalia Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Kontan.co.id