BPK Temukan Ribuan Masalah Keuangan Negara Senilai Rp31,34 Triliun, Ini Rinciannya
Ekonomi dan bisnis | 24 Mei 2022, 14:41 WIB"Selain itu juga mengenai mekanisme verifikasi dan sistem informasi pengelolaan permohonan belum dapat menjamin kelayakan penerima insentif perpajakan PC-PEN," tutur Isma.
Tak hanya itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun belum memiliki fungsi koordinasi yang terpusat dalam pengelolaan insentif atau fasilitas perpajakan.
Sementara hasil pemeriksaan prioritas nasional pembangunan SDM turut mengungkap permasalahan mulai dari Kartu Prakerja hingga alokasi dan distribusi vaksin COVID-19.
Baca Juga: Penyelewengan 25 Ton BBM Bersubsidi, Kapolda Jateng: Kita Akan Ungkap Sampai ke Akar-akarnya!
Secara rinci, bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta Rp289,85 miliar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran karena diterima oleh pekerja bergaji di atas Rp3,5 juta.
Untuk alokasi vaksin COVID-19, logistik dan sarana prasarananya belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai perkembangan kondisi serta kurangnya koordinasi dengan pemda dan K/L.
Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Antara