Terus Bergulir, Kejagung Periksa 2 Mantan Petinggi PT Garuda dalam Perkara Dugaan Korupsi
Bumn | 9 Maret 2022, 22:33 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV – Kejaksaan Agung RI memeriksa dua mantan petinggi maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia sebagai saksi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat udara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana mengatakan dua saksi yang diperiksa adalah WAM selaku Direktur Utama PT Citilink Indonesia periode 2012-2014 dan P selaku VP Corporate Communication PT Garuda Indonesai Periode 2009-2015.
“Kedua saksi diperiksa terkait pengadaan pesawat udara PT Garuda Indonesia Tahun 2011-2021,” kata Ketut dalam keterangannya, Rabu (9/3/2022).
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat udara PT Garuda Indonesia (persero) Tbk Tahun 2011-2021.
Baca Juga: Garuda Terapkan Aturan Penumpang Bebas Tes Covid dengan Vaksin Lengkap
Pada sehari sebelumnya, Selasa (8/3), Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa empat petinggi PT Garuda sebagai saksi. Keempat orang itu yaitu, PNH selaku Direktur Produksi PT Garuda Indonesia (persero), JAT selaku Direktur Line Operation PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia.
Kemudian, RK selaku VP CEO Office PT Garuda Indonesia (persero) dan SN selaku VP Airworhiness Management PT Garuda Indonesia. Keempat saksi tersebut diperiksa terkait pengadaan pesawat udara PT Garuda Indonesia (persero) Tahun 2011-2021.
Terkait penyidikan itu juga, Tim Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mendapatkan surat tugas untuk melakukan penghitungan kerugian negara dalam kasus tersebut.
Saat ini Tim Investigasi BPKP dan Tim Jaksa Penyidik Jampidsus telah berkolaborasi dalam menentukan kerugian negara yang riil.
Sebelumnya juga, Tim Jaksa Penyidik Jampidsus telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pengumpulan dokumen guna mendukung proses penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.
Penulis : Fransisca Natalia Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV/Antara