Wacana Pembentukan Tim Pengawas Atasi Dugaan Kartel Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.TV – Dalam upaya menguak dugaan kartel minyak goreng yang saat ini harganya meroket, muncul wacana pembentukan tim pengawas yang terdiri dari berbagai unsur termasuk penegak hukum.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam hal ini meminta, pemerintah jangan segan menindak siapapun yang terbukti mengacaukan sistem produksi dan distribusi minyak goreng.  Mengingat, perbuatan mereka dinilai telah menyengsarakan masyarakat.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam rilis, Selasa (8/2/2022), menyatakan, "Tim terdiri dari kementerian terkait, kepolisian dan kejaksaan. Tim ini harus kuat karena berhadapan dengan kartel yang ditengarai mempunyai jaringan luas." 

Saat ini, disebutkan Mulyanto, masih banyak laporan masyarakat bahwa minyak goreng curah sulit ditemui di pasaran. Untuk itu, pemerintah mengawasi rantai distribusi Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng ini untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

Berkaca dari pengalaman DMO batu bara, menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi bulanan dan penerapan denda fee kompensasi yang signifikan bagi pengusaha nakal.

Bahkan bila perlu, dapat juga untuk dijatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan izin ekspor atau izin produksi.

Baca Juga: KPPU Mulai Panggil Produsen Minyak Goreng Usut Dugaan Kartel

Diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan kebijakan DMO dan Domestic Price Obligation (DPO) bagi eksportir CPO.

Melalui aturan DMO yang dikeluarkan Kemendag, produsen yang melakukan ekspor CPO diwajibkan memasok 20 persen kuota ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri.

Sementara aturan DPO menerapkan harga jual CPO di dalam negeri sebesar Rp 9.300 per kilogram dan Rp10.300 per liter untuk olein.

Penulis : Fransisca Natalia Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV