Sri Mulyani Sebut Pemerintah Tidak Berpihak pada Pabrikan Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasan pemerintah menerapkan kebijakan minyak goreng kemasan satu harga di ritel modern, bukannya minyak goreng curah. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022).

Menurutnya, pemberian subsidi kepada minyak goreng kemasan dilandasi dari sisi akuntabilitas. Lantaran  APBN tetap akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya.

Sehingga, setiap pengeluaran dan belanja negara harus dipertanggungjawabkan, termasuk kebijakan subsidi minyak goreng.

"(Pemberian subsidi) ini kemudian akan menimbulkan persepsi, biasanya ada politisi yang mengatakan, oh kita (pemerintah) lebih berpihak kepada kelompok yang pabrikan. Padahal enggak," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (28/1/2022).

Baca Juga: Cerita Sri Mulyani Tentang Calo Anggaran di KPPN

Pemerintah menilai, minyak goreng kemasan yang notabene diproduksi oleh pabrikan besar, lebih siap memberikan perhitungan dan laporan keuangan jika bekerja sama dengan pemerintah menyalurkan minyak goreng bersubsidi.

"Kalau minyak goreng curah instrumen APBN itu akan sulit banget masuk ke sananya, lebih mudah minyak goreng kemasan karena dia ada pabrikannya, karena itu dari sisi efektivitas dan akuntabilitasnya lebih mudah, lebih bisa dipertanggungjawabkan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani kemudian bercerita proses penetapan subsidi untuk minyak goreng, sudah melalui perdebatan panjang dan tidak mudah. Mengingat minyak goreng curah banyak pula dikonsumsi oleh masyarakat.

Baca Juga: Rincian Harga Eceran Minyak Goreng per 1 Februari 2022, Mulai Rp11.000 hingga Rp14.000 per Liter

"Nah, (ini) trade off antara keinginan membantu masyarakat langsung, cepat, tapi tetap akuntabel dan mengurangi ekses, dengan jalurnya selalu dihadapi oleh kita semuanya," ujar Sri Mulyani.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas.com