PLN Tambah Utang Rp8,7 T ke ADB, Supaya Listrik di Jawa Minim Gangguan
Bumn | 14 Desember 2021, 12:32 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Bank Pembangunan Asia (ADB) memberikan pinjaman sebesar 600 juta dollar AS atau sekitar Rp8,7 triliun, kepada PT PLN.
Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan keandalan dan ketangguhan layanan listrik di bagian barat dan tengah Pulau Jawa.
Utang dari ADB itu diberikan dalam program pinjaman berbasis hasil. Yaitu penyaluran dana yang dikaitkan dengan pencapaian hasil program, untuk mendorong akuntabilitas dan efektivitas reformasi pemerintah, dengan membangun sistem insentif untuk berbagai capaian yang berkelanjutan.
Pinjaman tersebut juga mencakup Program Akses Energi Berkelanjutan dan Andal (Sustainable and Reliable Energy Access Program) yang akan merehabilitasi, memperkuat, dan memperluas jaringan listrik PLN, serta mendorong penggunaan energi bersih.
"Program ini akan meningkatkan akses ke energi berkelanjutan dan andal di kawasan barat dan tengah Pulau Jawa, wilayah yang dihuni 41 persen penduduk Indonesia, termasuk sekitar 30 juta warga miskin atau yang hidup dekat garis kemiskinan," kata Spesialis Keuangan Senior ADB Daniel Miller, seperti dikutip dari Antara, Selasa (14/12/2021).
Baca Juga: Hingga Oktober 2021, Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp6.038 T
Miller menambahkan, program itu juga akan meningkatkan manajemen limbah dan manajemen aset PLN, pengadaan, pendidikan masyarakat, serta akan memberi manfaat bagi 5 provinsi. Yaitu Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
Selain itu, dana pinjaman dari ADB juga akan mempercepat pemulihan ekonomi di Pulau Jawa dan membantu untuk mengubah daerah-daerah miskin menjadi mesin pertumbuhan melalui agro-industri, pariwisata, dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
"Wilayah ini juga memiliki 11,3 juta, atau 56 persen dari seluruh UMK di Indonesia. Melalui penyediaan listrik yang andal dan berkelanjutan, program ini akan meningkatkan kualitas hidup, mendukung terselenggaranya layanan publik yang penting, serta menciptakan pekerjaan," tutur Miller.
"Pinjaman yang dijamin pemerintah ini, akan memperkuat proses bisnis digitalisasi PLN, seperti pelaksanaan e-procurement dan mendukung pemasangan lebih banyak stasiun pengisian bagi kendaraan listrik," tambahnya.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Keluar Rp15,6 Triliun per Tahun untuk Obati Penyakit akibat Rokok
Saat ini, Jawa sebagai kawasan ekonomi utama Indonesia telah berhasil mencapai akses listrik universal.
Namun pertumbuhan ekonominya masih terkendala oleh gangguan listrik dan kebocoran listrik.
Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih tinggi, Jawa diperkirakan memerlukan listrik sebanyak 259 terawatt-jam pada 2030, atau 66,4 persen dari proyeksi kebutuhan listrik di Indonesia.
Guna memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan penguatan jaringan listrik Jawa dan transisi menuju ekonomi rendah karbon, serta kapasitas untuk mengintegrasikan lebih banyak energi terbarukan ke dalam jaringan.
Selain pinjaman tersebut, ADB juga akan mengelola hibah senilai 500.000 dolar AS dari Republik Korea, yaitu Dana e-Asia dan Kemitraan Pengetahuan (e-Asia and Knowledge Partnership Fund) untuk program serupa.
Baca Juga: Cukai Rokok Naik, Ini Daftar Lengkap Harga Rokok 2022
Bantuan teknis ini akan mendanai pelatihan staf PLN dalam penguasaan teknologi yang sedang berkembang pesat, termasuk perencanaan dan otomatisasi sistem jaringan listrik.
Selain itu, bantuan juga mencakup pengoperasian jaringan listrik dengan kapasitas pembangkitan listrik terbarukan yang makin besar, layanan pengisian daya kendaraan listrik, dan sistem penyimpanan energi skala utilitas.
Kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2020-2024 telah difokuskan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi Indonesia melalui infrastruktur energi yang berkelanjutan dan tangguh.
Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada
Sumber : Antara