Sri Mulyani Optimistis Pendapatan Negara Tembus Rp1.916 T

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, penerimaan negara mencapai Rp 1.916,8 triliun sepanjang tahun ini. Jumlah itu naik 16,3 persen dibanding tahun lalu (year on year/yoy). Sri Mulyani menyampaikan,  penerimaan negara sudah mencapai Rp1.510 triliun atau meningkat 18,2 persen, hingga Oktober 2021.

Penerimaan ini setara dengan 86,5 persen dari target Rp1.743,6 triliun. Hal itu ia sampaikan dalam Kompas100 CEO Forum.

"Dengan tren ini sampai akhir tahun, kita berharap dari sisi penerimaan negara, kita akan lebih dari yang kita taruh dalam UU APBN. Dalam hal ini, kita lihat pendapatan negara akan tumbuh 16,3 persen akan mencapai Rp 1.916 triliun proyeksi kita," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (18/11/2021).

Optimisme Sri Mulyani akan membaiknya penerimaan negara, lantaran sejumlah faktor.
Dimulai dari membaiknya penerimaan perpajakan yang bisa mencapai Rp1.492,7 triliun atau tumbuh 16,2 persen (yoy).

Baca Juga: Upah Minimum 2022 Naik 1,09 Persen, Aspek: Memalukan

Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak yang tumbuh 14,7 persen (yoy) mencapai Rp1.229,6 triliun serta kepabeanan dan cukai yang tumbuh 23,5 persen atau Rp263,2 triliun.

Sedangkan PNBP diproyeksi tumbuh 22,5 persen mencapai Rp421 triliun. Sampai Oktober 2021, PNBP mencapai Rp 349,2 triliun atau tumbuh 25,2 persen (yoy).

Targetnya tembus 117,1 persen terhadap APBN yang sebesar Rp 298,2 triliun.

"Tentu 1,5 bulan terakhir ini, saya seperti ikut lari marathon. Ini adalah the last mile yang sangat penting. Kita pasti akan menghitung dan komponennya kita akan identifikasi," ujar Sri Mulyani.

Sementara dari sisi belanja, belanja negara diproyeksi tembus Rp2.790,4 triliun atau tumbuh 7,5 persen (yoy). Terdiri dari belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.176,6 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp766,6 triliun.

Baca Juga: Kata Luhut, Merck dan Pfizer Akan Berinvestasi di Indonesia

Sri Mulyani juga akan mendorong seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (Pemda) untuk menghabiskan sisa anggaran untuk pengeluaran produktif.

Pemerintah pun memproyeksi defisit APBN mengecil di rentang 5,2-5,4 persen dari ketentuan UU APBN sebesar 5,7 persen.

"Dalam UU disebutkan 5,7 persen, kita mungkin akan end up di sekitar 5,2-5,4 persen. Nanti masih akan ada barang yang bergerak sampai 1,5 bulan ini. Ini lebih kecil dari yang kita lihat dalam UU APBN," tuturnya.

Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas.com