Izin Penggunaan Cantrang Dicabut, tapi Masa Transisi Penggantian Dinilai Belum Jelas
Ekonomi dan bisnis | 29 Juni 2021, 20:27 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah telah menerbitkan aturan tentang larangan penggunaan cantrang dan sejenisnya. Namun, masa transisi untuk penggantian cantrang masih belum dipastikan.
Hal itu dikemukakan oleh Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Muhammad Abdi Suhufan. Menurutnya, aturan itu belum tegas dalam mengatur peralihan cantrang dan sejenisnya ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.
Pelarangan cantrang seharusnya diikuti kejelasan target dan batas waktu penggantian cantrang.
Ia pun menyoroti diberikannya izin pemanfaatan jaring tarik berkantong di Laut Natuna yang dinilai tidak akan efektif.
Selama ini, pemanfaatan cantrang pada perairan Laut Natuna di atas 30 mil terbukti tidak efektif karena menimbulkan konflik dengan kapal-kapal nelayan lokal.
Penentuan alat tangkap yang dianggap merusak lingkungan sejak dulu selalu menuai pro dan kontra masyarakat. Oleh karena itu, proses transisi cantrang diperlukan untuk memberikan kepastian usaha bagi pemilik cantrang.
”Proses transisi harus jelas batasnya. Sejak dulu, ketidakpastian masa transisi cantrang telah menuai polemik berkepanjangan,” kata Abdi, dikutip dari Kompas.id.
Baca Juga: Penggunaan Cantrang di Kalangan Nelayan Resmi Dilarang, Diganti Jaring Tarik Berkantong
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tegal Riswanto mengatakan, pihaknya belum mencoba menggunakan alat tangkap pengganti, seperti yang diatur dalam Permen KP No 18/2021. Pihaknya masih menunggu terbitnya ketentuan PNBP untuk alat pengganti cantrang.
Selama ini, nelayan cantrang dengan ukuran kapal di atas 30 GT mengandalkan surat keterangan melaut (SKM) untuk bisa beroperasi. Masa berlaku SKM akan habis pada Mei dan Juni 2021.
Penulis : Fransisca Natalia Editor : Fadhilah
Sumber : Kompas TV