Dapat Predikat WTP dari BPK, Jokowi: Bukan Tujuan Akhir
Ekonomi dan bisnis | 25 Juni 2021, 12:56 WIB"Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan counter technical dan akselerasi pemulihan ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca Juga: BPK Sebut 88 Persen Daerah Belum Mandiri Biayai APBD
Selain itu, pemerintah juga telah melakukan kebijakan yang luar biasa untuk menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi.
Misalnya dengan melakukan refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan, hingga melonggarkan batas defisit APBN.
"Meskipun kita sempat mengalami kontraksi yang dalam di kuartal kedua tahun 2020 yaitu minus 5,32 persen, tapi kuartal berikutnya kita melewati rock bottom, ekonomi Indonesia tumbuh membaik sampai kuartal I 2021 kita berada di minus 0,74 persen," terang pria yang juga pernah menjadi Wali Kota Solo itu.
"Situasi yang kita hadapi masih dalam situasi extraordinary yang harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh kita semuanya," tambahnya.
Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV