Garap 10.000 Paket Pekerjaan Konstruksi, Menteri PUPR Ajak UKM untuk Terlibat
Ukm | 22 Juni 2021, 02:45 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Dalam memajukan Indonesia melalui pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak penyedia barang dan jasa yang tergolong usaha kecil menengah (UKM) untuk turut terlibat.
Melalui Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, UKM memiliki kesempatan mengikuti tender pengadaan paket konstruksi pemerintah hingga senilai Rp15 miliar.
"Saya berkewajiban untuk mengajak UKM tidak hanya sebagai penonton saja, tetapi juga pelaksana untuk pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR di Indonesia," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam diskusi virtual, Senin (21/6/2021).
Baca Juga: Kemenkumham Terima BMN Berupa Rumah Pegawai dari Kementerian PUPR
Pada tahun 2021, Basuki menyebut ada sekitar 10.000 paket pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR dengan jumlah penyedia jasa sebanyak 129.000.
"Dari total penyedia jasa itu, satu persen di antaranya memiliki kualifikasi besar yang bergerak di atas Rp100 miliar," jelasnya.
Basuki pun mengungkapkan bahwa paket-paket pekerjaan konstruksi tersebut terbuka untuk umum, baik penyedia jasa skala kecil maupun besar.
Sehingga untuk mendorong kontribusi UKM dalam penggarapan paket pekerjaan konstruksi, Basuki mengaku telah berkoodrinasi dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Baca Juga: Benahi Jalur Pantai Selatan Jawa, Menteri PUPR: Pemandangannya Indah, Banyak Objek Wisata
Sementara itu, Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mencatat potensi belanja yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mencapai Rp531,7 triliun.
Penulis : Aryo Sumbogo Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Kompas TV