Risma Mumet, Data Penerima Bansos Tak Pernah Diperbaiki Sejak 2015
Kebijakan | 24 Mei 2021, 14:46 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Jutaan data penerima bantuan sosial ternyata banyak yang bermasalah. Hal itu berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK pada tahun 2020.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut, BPKP menemukan ada 3.877.965 data NIK keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bansos tidak valid.
"Pertama kali permasalahannya adalah saat kami mendapatkan hasil temuan BPK, BPKP dan KPK. Jadi permasalahan awal adalah di sini," kata Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR yang disiarkan langsung, Senin (24/05/2021).
Risma pun merinci masalah yang ada pada data bansos. Selain jutaan NIK KPM tidak valid, ada juga 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama. Kemudian ditemukan penerima manfaat bansos yang tidak layak/tidak miskin/tidak mampu/tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek.
Baca Juga: DPR Sebut Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran, Risma Diminta Verifikasi Kembali Data Penerimanya
"Terdapat KPM telah pindah, meninggal tanpa ahli waris, tidak dikenal, tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM," ujar Risma.
Sementara berdasarkan laporan BPK,terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.922.479 anggota rumah tangga (ART), Nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.682 ART, nama kosong sebanyak 5.702 ART, serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART.
Semua itu tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan Januari 2020.
"Bantuan sosial tunai senilai Rp500.000 untuk KPM sembako non PKH disalurkan 14.475 KPM yang memiliki NIK ganda, dan 239.154 KPM yang memiliki NIK tidak valid," paparnya.
Baca Juga: KSP Pertanyakan Dugaan Novel Baswedan Soal Korupsi Bansos Covid-19 yang Capai 100 Triliun
Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV