> >

Presiden Jokowi Mau Groundbreaking Proyek Ibu Kota Baru, Sri Mulyani Siapkan Anggaran 1,7 Triliun

Kebijakan | 22 April 2021, 21:28 WIB
Desain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR. (Sumber: dok. BBC Indonesia/Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kementerian Keuangan telah menyediakan anggaran sebesar Rp1,7 trilun untuk proses awal pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur di tahun 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan anggaran tersebut dibagi ke kementerian/lembaga dan non kementerian/lembaga.

Seperti di Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian ATR/BPN sebesar Rp800 miliar.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin Ibu Kota Baru Punya Smart Design City, Apa Artinya?

Dana belanja di nonkementerian/lembaga melalui skema Project Development Fund (PDF) sebesar Rp900 juta.

Menurut Sri, anggaran yang ada di Kemen PUPR dipakai untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur dasar di Ibu Kota baru.

“Anggaran itu selalu ada di dalam masing-masing Kementerian/lembaga. Di PUPR misalnya ada belanja yang dipakai untuk mempersiapkan infrastruktur dasar,” ujar Sri Mulyani saat konfrensi pers, Kamis (22/4/2021).

Sebelumnya Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan Presdien Joko Widodo akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Ibu Kota baru pada tahun ini.

Baca Juga: Dikonfirmasi Reshuffle, Fadjroel: Fokus Presiden Jokowi Pada Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Menurut Fadjroel pemerintah akan menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara baru kepada DPR seusai masa reses.

Nanti bersamaan dengan penyelesaian Undang-Undang IKN itu akan disiapkan juga mengenai Perpres tentang otoritas ibu kota yang ada di sana.

Fadjroel menuturkan, Ibu Kota Negara menjadi prioritas dalam prolegnas karena merupakan strategi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam pemulihan ekonomi.

Semisal untuk groundbreaking atau peletakan batu pembangunan setidaknya bisa menyerap hampir 100.000 tenaga kerja.

Kemudian, sambungnya, sampai tahun 2045, menurut masterplan yang diberikan oleh PPN Bappenas, pembangunan Ibu Kota Negara baru akan menyerap hampir 5 juta tenaga kerja

Baca Juga: SBY Pertanyakan Anggaran Ibu Kota Baru

“Jadi segera dengan IKN masuk, investasi masuk, ciptaan lapangan kerja terjadi, dan itu akan bisa menjadi salah satu simpul untuk mengatasi ekonomi Indonesia yang sedikit merosot di masa pandemi covid 19,” ujar Fadjroel. 

“Jadi perlu diingat bahwa IKN itu salah satu simpul untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi Covid 19,” imbuhnya.

 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV


TERBARU