Pemerintah Izinkan Swasta Gandeng Asing Bangun Ibu Kota Baru
Ekonomi dan bisnis | 8 April 2021, 09:26 WIBSuharso menegaskan, pembangunan IKN tidak akan memberatkan APBN karena pemerintah akan menggunakannya secara bertahap. Skema pendanaan pembangunan IKN jug masih dalam pembahasan, dengan proporsi pembiayaan yang masih dinamis.
“Kita cicil sesuai kemampuan sehingga tidak membebani APBN di depan. Pembangunannya dicicil sehingga jauh lebih affordable dan terjangkau oleh APBN,” jelas Suharso.
Baca Juga: 6 Fakta Ibu Kota Baru Indonesia
Pada tahun 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara baru dibagi menjadi 3 sumber yaitu Rp 89,4 triliun (19,2%) melalui APBN.
Lalu Rp 253,4 triliun (54,4%) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Rp 123,2 triliun (26,4%) dari pendanaan swasta.
Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV