Bukan Jakarta, Persentase Penduduk Miskin Terendah Ada di Bali
Ekonomi dan bisnis | 17 Februari 2021, 07:00 WIBBaca Juga: BPS Rilis Data Penduduk Indonesia Kebanyakan Pria, Begini Komentar Lucu Netizen
Pada periode itu, persentase penduduk miskin naik menjadi 9,78% dari jumlah penduduk, atau naik 0,37 poin persentase (pp) dari Maret 2019. Dampak ekonomi dari pandemi paling besar dirasakan masyarakat lapisan bawah yang tinggal di perkotaan.
"Di sana bisa terlihat penduduk miskin perkotaan karena pandemi naik 1,32% sementara pedesaan alami kenaikan, tapi hanya separuhnya yakni 0,60%" terang Suhariyanto.
Tapi, lanjutnya, kalau dilihat komposisi jumlah penduduk miskin desa dan kota, di pedesaan masih jauh lebih tinggi dari kota dan itu perlu dapat perhatian.
Baca Juga: Hary Tanoe: Donald Trump Operator Hotel dan Lapangan Golf
Pemerintah: Angka Kemiskinan Berhasil Ditahan
Di sisi lain, pemerintah mengklaim berhasil menahan angka kemiskinan di level 10,19% pada September 2020.
Yaitu lewat perlindungan sosial menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Tanpa perlindungan sosial, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan bisa mencapai 11,8%. Artinya, program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, dalam siaran persnya, Senin (15/02/2021).
Sejak pandemi melanda tahun lalu, pemerintah memang sudah menggelontorkan uang ratusan triliun rupiah untuk sejumlah program perlindungan sosial. Program itu tak hanya menyasar kelompok warga miskin dan rentan, tapi juga kelas menengah.
Baca Juga: Ekonom: Bansos dan Vaksinasi Lebih Efektif Pulihkan Ekonomi Dibanding Bebas PPnBM
Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Beras PKH, Bantuan Tunai Penerima Kartu Sembako, Subsidi Gaji/Upah, dan Kartu Pra Kerja.
Ada juga pemberian diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik honorer.
Realisasi program-program tersebut sepanjang 2020, mencapai Rp 220,39 triliun. Lebih tinggi dari alokasi awal sebesar Rp 203,9 triliun.
Penulis : Dina-Karina
Sumber : Kompas TV