Proyek Smelter di Gresik Terancam Gagal, Bos Freeport Tawarkan Ini ke Pemerintah
Ekonomi dan bisnis | 29 Oktober 2020, 13:23 WIBDisisi lain, Executive Vice President and Chief Financial Officer Freeport McMoran Kathleen Quirk mengungkapkan investasi untuk smelter baru memakan biaya lebih besar ketimbang usulan perluasan smelter eksisting.
Menurut Kathleen, estimasi sebelumnya untuk smelter baru menelan biaya 3 miliar dolar Amerika Serikat sementara estimasi untuk perluasan smelter Gresik untuk 30 persen perluasan sekitar memakan biaya 250 juta dolar AS dan jumlah yang sama untuk pemurnian logam mulia.
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Bicara, dari Investasi Mobil Listrik Hingga Smelter Freeport dan Antam
Smelter sebagai Syarat
Proyek smelter baru merupakan syarat dari pemerintah Indonesia agar PTFI bisa memperpanjang izin operasional tambang dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Freeport pun sudah komitmen atas syarat itu yang dilakukan pada 2018 lalu.
Belakangan proyek smelter baru belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. PTFI masih menghadapi kendala imbas pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.
Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama menyampaikan, berdasarkan hasil verifikasi oleh pihak verifikator independen, pengerjaan proyek smelter PTFI di JIIPE Gresik, baru mencapai 5,86 persen hingga bulan Juli 2020 atau jauh di bawah target yakni sebesar 10,5 persen.
Wabah Corona membuat proses pengerjaan proyek tersebut berjalan lambat sepanjang tahun ini. Saat ini, kata Riza, tidak ada kegiatan fisik yang signifikan di lapangan, kecuali kegiatan seperti menyiapkan tes piling.
Baca Juga: Muhammad Nasir Marah pada Bos Freeport Saat Rapat: Kalau Tidak Bisa Menghargai, Ngapain
Ia menambahkan, PTFI bersama pihak kontraktor serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melakukan pengaturan (adjustment) yang diperlukan sehubungan dengan dampak Covid-19 terhadap pengerjaan proyek smelter tersebut.
Pihak Freeport menyebut pembangunan akan tertunda dua belas bulan atau sampai 2024 dari target awal 2023.
Penulis : Johannes-Mangihot
Sumber : Kompas TV