Frekuensi Radio: Aset Tak Terlihat yang Perlu Dikelola dengan Bijak

KOMPAS.TV – Frekuensi merupakan hal yang tak dapat dilihat dengan mata, tetapi penggunaannya sering ditemukan di kehidupan sehari-hari, seperti halnya pemakaian telepon genggam, televisi, radio, hingga handy talkie. 

Pengertian spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3.000 GHz yang merambat di udara dan atau ruang angkasa, berfungsi sebagai media pengiriman dan atau penerimaan informasi.

Aktivitas yang memerlukan frekuensi radio antara lain penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, hingga astronomi.

Frekuensi radio pada dasarnya merupakan sumber daya terbatas sehingga penggunaannya memerlukan regulasi.

Di Indonesia, pengelolaan dan pengaturan frekuensi menjadi tanggung jawab Direktorat Penataan Sumber Daya, yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI).

Tugas Direktorat Penataan Sumber Daya antara lain melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan di bidang penataan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. 

“Kita mengatur pita-pita mana saja yang bisa digunakan oleh pengguna, salah satunya mungkin refarming, caranya. Terus bisa mengalokasikan pita-pita tertentu, gitu ya. Untuk seluler, untuk TV, untuk radio FM. Nah, itu tugas dari Direktorat Penataan,” jelas Ketua Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Nugraha Jati Adiwinata. 

Pengaturan sekaligus penataan frekuensi penting dilakukan karena apabila frekuensi radio tidak ditata dan dikelola dengan baik, akan menimbulkan gangguan, bahkan bisa membahayakan. 

“Jadi, interferensi ke pengguna yang malah legal. Apalagi kalo misalnya pengguna yang terganggu tersebut  ada di pita penerbangan. Nah, itu bisa membahayakan keselamatan jiwa,” ujar Nugraha.

“Nah, itu dia makanya harus ditata dengan baik dan ketika ada pelanggaran juga harus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.

Pengaturan dan penataan frekuensi dapat dilakukan melalui tiga tahapan besar, yaitu dinas, area atau negara, dan stasiun. 

Proses pengalokasian dilakukan melalui Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI). Proses penjatahan frekuensi radio dilakukan melalui pengaturan wilayah layanan, sebagai contoh wilayah layanan TV digital. 

Proses penetapan frekuensi radio dilakukan melalui penetapan Izin Stasiun Radio (ISR) atau Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR).

Salah satu kegiatan monitoring yang dilakukan Ditjen Infrastruktur Digital adalah monitoring pendudukan frekuensi radio. Kegiatan tersebut bertujuan mengetahui frekuensi radio apa saja yang digunakan di suatu daerah.

Pengecekan dan monitoring dilakukan unit pelaksana teknis (UPT) atau balai monitoring yang dikoordinir oleh Direktorat Pengendalian SDPPI dengan menggunakan Si Moni. Si Moni adalah mobil monitoring yang bertujuan mencapai daerah tempat pengecekan frekuensi dilakukan.

Si Moni dilengkapi SMD yang berfungsi melakukan monitoring dan mendeteksi sumber gangguan frekuensi. SMD bekerja di jangkauan frekuensi yang cukup lebar, yaitu mulai dari 9 kHz sampai 26,5 GHz.

Contohnya, saat ada laporan gangguan di Karangantu, tim Balai Monitor turun ke lokasi menggunakan Si Moni untuk melakukan pengecekan.

Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana Ade Ulfah Laelatussifa menjalankan pemeriksaan gangguan di Karangantu menggunakan perangkat portabel untuk mengetahui asal gangguan frekuensi. 

Setelah menemukan asal gangguan yang berasal dari handy talkie, Ulfah segera memperingatkan pengguna frekuensi ilegal untuk mengurus izin penggunaan frekuensi dan melaporkan hasilnya ke pelapor gangguan.

Selain itu, Ulfah juga bertugas melakukan pengecekan Base Transceiver Station (BTS), menara yang berfungsi memancarkan sinyal frekuensi di Baduy luar. Adanya BTS di Baduy luar membuat masyarakat dan wisatawan dapat mengakses internet dengan mudah.

“Di sini kan tempat wisata ya, Mas, jadi perlu akses komunikasi yang baik gitu, ‘kan. Jadi kita memastikan komunikasi di sini terlayani,” pungkas Ulfah.

Penggunaan frekuensi dalam kehidupan sehari-hari tentunya memerlukan pengelolaan dan penataan. Terlebih, frekuensi pada dasarnya merupakan sebuah sumber daya alam yang terbatas. 

Karena itu, frekuensi perlu dikelola dengan tepat agar dapat terus mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat dan juga mendorong inovasi serta kemajuan teknologi di masa depan.