Pemkot Bontang Perkuat Pelayanan Publik dengan SPBE, Fokus pada Integrasi Data

Pengambil kebijakan diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan bukti dan data yang terintegrasi dengan adanya PD.

Andi juga menekankan pentingnya digital leadership yang harus dijalankan dengan pendekatan top down. 

Menurut Andi, digitalisasi adalah sebuah proses yang tidak dapat dihindari dan akan berlangsung selamanya. 

"Proses digitalisasi ini sudah mencapai titik di mana kita tidak bisa kembali lagi (point of no return). Oleh karena itu, kebijakan digital harus dijalankan dari atas ke bawah," ujarnya.

Kepala Dinas Kominfo Kota Bontang, Anwar Sadat, juga menyoroti tantangan dalam penerapan SPBE di Kota Bontang. 

Anwar menjelaskan saat ini terdapat 189 aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemkot Bontang, tetapi hanya sekitar 70 aplikasi yang dinilai relevan dan akan diintegrasikan. 

"Kami berencana untuk menyederhanakan aplikasi-aplikasi tersebut menjadi hanya dua aplikasi utama, satu untuk pelayanan publik dan satu lagi untuk pelayanan ASN," jelas Anwar.

Anwar juga mengungkapkan bahwa integrasi ini adalah salah satu upaya Pemkot Bontang untuk mempersiapkan transformasi digital yang lebih besar dan lebih baik. 

Integrasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa pelayanan publik dan administrasi ASN berjalan lebih efisien dan transparan.

"Ini adalah fondasi yang kuat untuk menuju transformasi digital dalam pemerintahan berbasis elektronik," tambahnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk menciptakan layanan publik yang lebih efisien dan berbasis data, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah secara digital.