BTU Pendidikan Pancasila disusun untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka.
Penyusunan buku ini dilakukan dalam rangka menunjang proses belajar mengajar pendidikan Pancasila, melalui Keputusan Mendikbudristek Nomor 026.C/H/P 2023.
Anggota Dewan Pengarah BPIP Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah memaparkan, BTU Pendidikan Pancasila merupakan strategi pembentukan karakter generasi muda menjelang bonus demografi yang dilaksanakan mulai sekarang.
Bekal ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa, melibatkan sejumlah kementerian termasuk 120 penulis dari pengajar berbagai jenjang pendidikan.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil., Ph.D. menjelaskan keistimewaan buku ini, terutama dalam konteks perubahan kurikulum baru.
Pada Kurikulum Merdeka yang akan menjadi kurikulum nasional akan mengganti mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila.
Sebelumnya, tujuan pembelajaran PPKN adalah untuk menguasai teori kewarganegaraan. Sementara, Pendidikan Pancasila ditujukan agar siswa memahami, menguasai, serta mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Pada tahap awal, penerapan mata pelajaran Pendidikan Pancasila masih bersifat opsional dan nantinya akan diberlakukan menyeluruh secara bertahap.
Baca Juga: BPIP Luncurkan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila
Prof. Amin menambahkan, penerapan Pancasila sebaiknya dimulai bertahap, mulai dari PAUD. Pada usia sedini mungkin anak-anak sudah harus dikenalkan lima nilai dasar Pancasila yang saling terkait. Seiring perkembangan anak, tentunya metode dan pendekatan yang digunakan berbeda.
Direktur Guru Dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Dr. Muhammad Zain, S.ag., M.ag mengatakan, Kementerian Agama sudah menerbitkan pedoman implementasi kurikulum madrasah di semua level.
Kemenag telah menyiapkan sebuah program strategis nasional untuk mengimplementasikan Pendidikan Pancasila yang sebelumnya berupa mata pelajaran PPKN.
Sementara itu, Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Dr. Drs. Amran, M.T. mengatakan, Kemendagri memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, salah satunya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di daerah.
Kerja sama antara Kemendikbudristek dan BPIP dalam pengembangan buku teks utama Pendidikan Pancasila memungkinkan pengintegrasian pemahaman yang mendalam tentang Pancasila serta praktiknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman semua satuan pendidikan di seluruh Indonesia dalam upaya melahirkan Pelajar Pancasila.
Mari terus menguatkan Pendidikan Pancasila dengan semangat Merdeka Belajar untuk membentuk generasi penerus yang berintegritas, beretika, dan memiliki semangat kebangsaan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.