Cegah Stunting, BKKBN Dukung Kampanye Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah

GROBOGAN, KOMPAS.TV – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya melawan stunting bersama semua elemen masyarakat. 

Pada Selasa (23/05/2023), BKKBN menggelar kegiatan "Tausiyah Kebangsaan Gerakan Semesta Mencegah Stunting" yang bertempat di Gedung Dewi Sri, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Muhadjir Effendy, Anggota Komisi IX DPR RI Dr. H. Edy Wuryanto, S. KP., M. Kep, Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, Bupati Grobogan beserta jajaran, Forkompinda Kabupaten Grobogan, Komandan Korps Brigadir Mobil, Pengurus Daerah Muhamadiyah dan Aisyah Kabupaten Grobogan.

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Grobogan pada 2023 sebesar 2,2 persen. Angka kemiskinan ini beririsan dengan prevalensi angka risiko stunting di Kabupaten Grobogan. 

Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka stunting di Kabupaten Grobogan sebesar 9,6 persen, sedangkan pada tahun 2022 justru malah mengalami peningkatan hingga mencapai 19,8 persen. Hal tersebut mestinya menjadi perhatian bersama semua pihak.

Menyoroti hal tersebut, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebutkan, data rentang bulan Januari 2023 hingga April 2023 mencatat sebanyak 1516 pasangan di provinsi Jawa Tengah melakukan pernikahan usia sebelum 20 tahun.

“Sedangkan yang usia ‘tua’ juga cukup banyak. Data ini by name by address ada semua”, kata Hasto. Sementara itu, khusus untuk Grobogan sendiri, pada bulan Mei 2023 pernikahan di bawah usia 20 terjadi sebanyak 43 pasangan. 

Ketua BKKBN menambahkan, pernikahan bocah atau usia dini dapat berakibat serius. Salah satunya karena pinggul anak-anak masih sempit, yakni di bawah 10 cm. 

“Pada saat hamil, kalsium pada tulang diambil oleh bayi. Jadi, bila usia hamil masih terlalu muda ditambah ibunya pendek, maka bisa menyebabkan osteoporosis pada ibunya. Itulah logikanya”, ujar Kepala BKKBN. 

"Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kampanye 'Jo Kawin Bocah' yang didengungkan oleh Jawa Tengah dan bapak Gubernur Jawa Tengah", tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Gajar Pranowo menyatakan sepakat dengan yang disampaikan Kepala BKKBN. 

Gubernur Ganjar mengundang bidan dan siswa sekolah ke atas panggung untuk berdialog. Berdasarkan dialog tersebut, salah satu cara mengatasi risiko stunting di masyarakat dengan pemberian makanan tambahan cukup gizi dan nutrisi selama 90 hari secara terus menerus. 

Pemberian makanan tambahan ini akan dilakukan oleh puskesmas, bidan, dan posyandu, bekerja sama dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang sudah terbentuk di tiap desa.

 "Pemerintah sedang berupaya pada dua hal, yakni penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem", kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. dalam sambutannya. 

Diharapkan pada 2024 penurunan prevalensi angka stunting bisa turun sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan angka kemiskinan ekstrem bisa turun hingga 0 persen. 

"Saya sangat suka dengan cara Pak Gubernur tadi, dalam berdialog berkomunikasi dengan masyarakat membangkitkan semangat bersama untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Grobogan ini", ujar Muhajir.  

“Sesuai arahan bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa untuk memastikan penurunan stunting itu tepat, maka alat ukurnya harus tepat,” 

Posyandu sedianya harus seragam memakai antropometri yang berstandar, untuk menimbang bayi dan baduta. Serta rumah sakit-rumah sakit harus mempunyai alat USG yang juga berstandar untuk pengecekan bayi di dalam kandungan. 

"Tiap bulan ibu hamil harus memeriksakan kondisi janinnya dengan alat USG, agar apabila ada masalah dalam kandungan bisa langsung diintervensi", tambah beliau.

Pelayanan MKJP dan Pemberian Bantuan Makanan Tambahan

Kegiatan “Tausiyah Kebangsaan Bersama Mengatasi Stunting” ini juga melaksanakan pelayanan kontrasepsi, khususnya kontrasepsi jangka panjang. 

Pada kesempatan ini, Dokter Hasto, sapaan akrab Kepala BKKBN ini turun langsung  memasang implan pada akseptor. Total, sebanyak 31 akseptor yang memasang implan.

Setelah acara tersebut, Menko PMK beserta Kepala BKKBN  memberikan bantuan langsung yang berupa makanan tambahan kepada tiga keluarga yang berisiko stunting di rumah masyarakat.

 

Komitmen Jawa Tengah Mengatasi Stunting

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, berdasarkan arahan dari Menko PMK dan Kepala BKKBN, Jawa Tengah sudah bisa melaksanakan secara target. 

“Remaja putri jangan menikah dini, begitu juga remaja laki-laki. Remaja putri apabila bisa menikah di atas usia 21 tahun, maka bisa mencegah pondasi terjadinya stunting. Perlu dipastikan  pemberian tambahan tablet penambah darah kepada remaja putri”, ujar Ganjar.

"Selanjutnya, apabila sudah memasuki usia matang, maka yang perlu dipastikan kembali adalah mengenai ibu hamil. Jawa Tengah mempunyai bandrol slogan ‘Jo Kawin Bocah’ dan ‘Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, yang secara holistik dapat dilakukan bersama untuk mencegah terjadinya stunting”, kata Gubernur Jawa Tengah ini.

Permasalahan stunting merupakan permasalahan bersama. Jadi, sinergitas semua pihak, baik masyarakat maupun pihak swasta, diharapkan dapat menurunkan angka stunting dengan  cepat dan sesuai dengan target, yaitu prevalensi stunting 14 persen pada 2024.

Selain itu, keabsahan data juga sangat diperlukan. Agar permasalahan risiko stunting yang ada di masyarakat dapat segera di intervensi oleh pihak-pihak terkait.