Forum Nasional Stunting Diharapkan Jadi Momen Evaluasi Capai Target Prevalensi 14% di 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Tanoto Foundation menyelenggarakan Forum Nasional Stunting 2022 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (06/12/2022).

Forum Nasional Stunting (FNS) 2022 ini bertujuan meningkatkan komitmen kepala daerah dalam kebijakan anggaran sejumlah program stunting. Program yang dimaksud adalah percepatan penurunan stunting serta meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas intervensi gizi spesifik dan sensitif dan penetapan sasaran keluarga berisiko stunting.

FNS 2022 dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai turut hadir di FNS 2022.

Selain itu, hadir pula Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P dan Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas Dr.Ir.Subandi.,MSc.

Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional DR. Nyoto Suwignyo, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dr. Maria Endang Sumiwi, M.P.H, dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi pun hadir di acara ini.

Baca Juga: Atasi Stunting, BKKBN Gandeng Penyuluh Agama

Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin berharap Forum Nasional Stunting tahun 2022 menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi menuju target prevalensi stunting 14 persen pada 2024.

Wapres menyampaikan, ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045, Indonesia dapat menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.

“Harapannya, Indonesia Emas pada gilirannya mampu menjelma menjadi realitas. Oleh karenanya, Forum Nasional Stunting Tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi. Waktu menuju target 14 persen hanya tersisa kurang dari dua tahun,” kata Wapres.

Menurut Wapres, selama empat tahun terakhir, upaya percepatan penurunan stunting telah diarahkan untuk mencapai target prevalensi 14 persen pada tahun 2024. “Upaya ini bukan semata tentang penurunan angka prevalensi, melainkan juga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegas Wapres.

“Upaya kita saat ini akan menentukan mutu generasi penerus bangsa, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Indonesia di masa depan,” ujar Wapres yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional.

Koordinasi tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif menjadi persoalan yang harus dihadapi di lapangan. Persoalan tersebut membayangi khususnya hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang sudah dilakukan bersama oleh kementerian dan lembaga.

Ma’ruf Amin menegaskan agar koordinasi antarlembaga di semua tingkatan pemerintahan ini dapat dibenahi. 

“Para gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota, camat, kepala desa dan lurah, saya minta untuk memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya,” tegas Wapres.

Para pelaku di tingkat desa dan masyarakat sebagai garda terdepan pelaksana program tak luput dari permasalahan. Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antarpelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan.

“Banyak kader yang secara sukarela bekerja di lapangan. Kader-kader ini tentu membutuhkan pengoordinasian dan pembagian peran yang baik. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi,” ujar Wapres.

Baca Juga: Pemkab Jember Tingkatkan Peran Ibu dalam Mencegah Stunting dan Pernikahan Dini

Ma’ruf Amin menyebutkan kader posyandu, tim penggerak PKK, penyuluh Keluarga Berencana, bidan desa, kader sanitasi,kader pembangunan manusia, karang taruna, petugas puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat diandalkan dalam percepatan penurunan stunting.

“Oleh karena itu, saya minta kepada kementerian dan lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah, untuk menguatkan pengoordinasian para penggiat di lapangan, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugasnya,” kata Ma’ruf Amin.

Dalam forum ini, Wapres menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan prevalensi stunting. Mengakhiri sambutannya, Wapres mengajak segenap garda terdepan implementasi stunting untuk bekerja bersama sebagai upaya menurunkan stunting.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G. (K) menyampaikan empat laporan kepada Wapres Ma’ruf Amin terkait progres percepatan penurunan stunting nasional.

Pertama, dilaporkan penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga berisiko stunting, dan audit kasus stunting. 

Kedua, pemetaan peran kementerian dan lembaga dalam percepatan penurunan stunting. Sinergitas antar Kementerian Lembaga sudah sangat kuat, saling mengisi dan mengingatkan.

“Hanya saja, pemetaan peran ini belum sepenuhnya dapat diimplementasikan atau dikawal sampai ke tingkat daerah. Isu sumber data, ketersediaan data, serta anggaran menjadi sangat krusial di daerah dan desa/kelurahan,” kata Hasto.

Baca Juga: BKKBN Upayakan Pencegahan Stunting Di Papua Barat

Ketiga, lanjut Hasto, BKKBN telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK). TPPS provinsi dan Kab/kota telah terbentuk 100 persen. Sedangkan kecamatan dan desa/kelurahan mencapai 99 persen.

Untuk TPK, BKKBN telah merekrut 200 ribu tim di seluruh provinsi dan menjalankan orientasi bagi TPK untuk meningkatkan capacity building yang berkelanjutan. Selain itu juga telah dilaksanakan orientasi dan penguatan peran TPPS serta telah direkrut sebanyak 587 Satuan Tugas (Satgas) stunting di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Keempat, koordinasi dan penguatan peran mitra dalam percepatan penurunan stunting. Salah satu wujud pendekatan pentahelix adalah dengan melibatkan mitra di luar pemerintahan.

Hasto juga menyampaikan, program matching fund merupakan salah satu upaya mendorong kemitraan melalui platform KEDAIREKA, intervensi gizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting, serta kerja sama dengan Tanoto Foundation.

Selain itu, dilakukan pula bentuk pengembangan modul Bina Keluarga Balita (BKB) Emas dan BKB Holistik Integratif Unggulan, Kerjasama dengan 1000 Days Fund, dalam bentuk training tentang Poster Penting bagi 3.000 bidan yang menjadi TPK dan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting.

Di sisa waktu yang hanya dua tahun ini, Hasto pun meminta untuk memanfaatkan seluruh komponen pentahelix secara masif dengan skema konvergensi dan fokus pada intervensi di lapangan hingga ke sasaran keluarga berisiko stunting dan balita stunting dibarengi dengan ketersediaan layanan intervensi spesifik dan sensitif.

Hasto menambahkan, perhatian pemerintah terhadap 12 provinsi prioritas perlu dipantau dan dikawal dengan baik dan sistematis yang mlibatkan secara aktif semua level TPPS, hingga desa/kelurahan. Pengawalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi tugas bersama yang tidak mudah.

Baca Juga: Ikut Jadi Isu Strategis Muktamar, 'Aisyiah Tawarkan Rumah Gizi untuk Bantu Turunkan Stunting

Tak lupa, Hasto menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat juga tidak boleh lengah dengan 22 provinsi lainnya, yang kemungkinan secara random akan ada kabupaten/kota yang mengalami peningkatan stunting.

“Ada beberapa agenda strategis yang dapat kita manfaatkan bersama di tingkat pusat, yaitu Rakor TPPS Semester II yang rencananya akan dilaksanakan pada tgl 13 Desember 2022. Semoga hasil FNS hari ini dapat menjadi masukan dalam momen tersebut,” ungkap Hasto.