Secara umum, masih terdapat kesenjangan informasi yang tinggi, minimnya partisipasi aktif dalam kebijakan publik, kurangnya kompetensi penyelenggara layanan informasi publik, dan minimnya masyarakat terkait pemahaman keterbukaan informasi publik masih menjadi faktor penghambat dalam pembentukan masyarakat informasi di Indonesia.
Pelaksanaan UU KIP/14 2008 di Indonesia dikawal komisi khusus yaitu Komisi Informasi. Tugas Komisi Informasi antara lain menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi serta ajudikasi nonlitigasi.
Sebagai lembaga yang memonitor badan publik menjalankan UU KIP, Komisi Informasi DKI Jakarta secara rutin telah membuat laporan implementasi keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta.
Monitoring yang dilakukan Komisi Informasi DKI Jakarta dalam monev (monitoring dan evaluasi) melalui penyebaran kuesioner mandiri (SAQ) ke puluhan segmen Badan Publik dengan dua indikator, yaitu pengembangan website terkait dengan PPID dan pengumuman informasi publik yang dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat.
"Hasil evaluasi dan monitoring tersebut menunjukkan keterbukaan informasi di banyak lembaga publik masih belum mencapai ekspektasi dari pelaksanaan UU KIP," tambah Harry Ara.
Baca Juga: Jokowi Sebut Keterbukaan Informasi Jadi Kunci Mempercepat Penanganan Pandemi
Perjalanan refleksi KI DKI Jakarta, diselenggarkan perayaan HUT KI DKI Jakarta di usia satu dekade. memperkuat tali silaturahmi seluruh jajaran Komisi Informasi DKI dari periode 2012-2016 dihadiri John Fresly, Mohammad Dawam, dan Siti Mariam.
Periode 2016-2020 hadir Gede Narayana dan Nani Nurani Muksin, serta periode 2020-2024 hadir Harminus, Arya Sandhiyudha, Aang Muhdi Gozali, dan Nelvia Gustina di Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Kesempatan ini juga diberikan apresiasi bagi komisioner periode pertama dan kedua atas dedikasi turut mengawal KIP.
Sambutan acara oleh Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan yang diwakili Asisten Pemerintahan Sigit Wijatmoko. Undangan juga turut dihadiri Organisasi Perangkat Daerah(OPD) DKI, NGO/LSM serta sahabat KIP lainnya.
Kehadiran peserta dalam acara HUT KI DKI Jakarta bertujuan meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging), kepedulian, kesadaran dan kecintaan terhadap keterbukaan informasi publik (KIP) baik secara lembaga KI DKI Jakarta serta meningkatkan dampak manfaat KIP bagi pembangunan DKI Jakarta.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.