Pemerintah Tetapkan PPKM Diperpanjang Hingga Mencapai Level Terendah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah bersama Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 memperpanjang pelaksanaan PPKM berlevel di Indonesia hingga bisa mencapai level terendah.

Mendukung optimalisasi kebijakan ini, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan edukasi tentang penggunaan masker dan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat.

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting menegaskan bahwa PPKM merupakan instrumen penting dalam penanggulangan pandemi dan pengendalian transmisi virus yang memiliki banyak fungsi.

Fungsi-fungsi tersebut berjalan baik berkat adanya sinergi pemerintah, TNI Polri, Satgas, berbagai organisasi dan institusi, juga masyarakat.

“Implementasi PPKM ini adalah wujud kerja sama dan kolaborasi yang sangat khas bangsa Indonesia. Ini bisa menjadi role model penanganan pandemi. Namun, walaupun kasus sudah turun, PPKM harus terus kita lakukan untuk mengontrol dan mencegah supaya lonjakan kasus tidak terjadi lagi,” ujar Alexander dalam Dialog Semangat Selasa Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) KPCPEN, Senin (20/9/2021).

Berkaca pada lonjakan kasus yang terjadi di negara tetangga, disiplin protokol kesehatan tidak boleh kendur meski pembatasan mobilitas telah dilonggarkan. Selain itu, pelacakan kasus serta upaya surveilans harus tetap dijalankan agar memastikan lonjakan kasus tidak terjadi.

“Kami dari Satgas juga tetap melakukan program ‘maskerisasi’ untuk masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga: Kasus Melandai, Indonesia Siap Hidup Berdampingan dengan Covid-19?

Alexander juga menjelaskan bahwa saat ini, tidak ada lagi daerah dengan level 4 di wilayah Jawa dan Bali. Adapun di luar Jawa dan Bali, hanya tinggal beberapa daerah saja yang menerapkan level 4.

Menurutnya, walaupun PPKM sudah masuk level 1 atau 2, Posko PPKM di desa dan kelurahan harus selalu menjalankan fungsinya untuk melindungi warga.

Di sisi lain, Alexander mengatakan bahwa vaksinasi sebagai salah satu elemen penting penanganan pandemi Covid-19 juga harus terus dipercepat. Vaksinasi, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan difabel, harus segera dilakukan.

“Vaksin dosis pertama lansia masih 26 persen, dosis kedua 18 persen padahal mereka adalah populasi rentan. Untuk mortalitas, lebih dari setengahnya adalah lansia, kasus aktif juga sebagian besar adalah lansia,” tutur Alexander.

Menurut Alexander, salah satu kendala utama yang kerap dialami lansia saat hendak melakukan vaksinasi adalah kendala akses menuju lokasi vaksinasi. Kendala yang sama juga menjadi penghalang kelompok difabel yang mempunyai keterbatasan motorik dan sensorik.

Oleh karena itu, Alexander meminta seluruh sentra vaksinasi untuk dapat memberikan kemudahan akses kepada kelompok lansia, difabel, dan kelompok rentan lainnya.

Baca Juga: Indonesia Mulai Berikan Vaksin Sinopharm untuk Anak Berkebutuhan Khusus

Masyarakat sekitar, terutama keluarga dari kelompok rentan juga diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu percepatan vaksinasi bagi mereka.

Sementara itu, Anggota Satgas Penanganan Covid-19 Sub Bidang Mitigasi Falla Adinda memastikan bahwa ketersediaan vaksin yang ada di Indonesia sudah mencukupi. Menurutnya, fokus saat ini lebih dititikberatkan pada distribusi vaksin dan edukasi publik untuk bersedia segera melakukan vaksinasi.

“Indonesia sangat terberkati, terima kasih kepada pemerintah atas upayanya dalam ketersediaan vaksin. Kita memiliki vaksin dalam jumlah yang memadai dan berbagai merek. Tugas kita berikutnya adalah dalam hal distribusi serta menyakinkan masyarakat untuk sadar vaksinasi,” katanya.

Dia juga menilai saat ini kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan, sudah cukup tinggi.

Namun yang lebih penting adalah bagaimana mempertahankan protokol kesehatan tersebut ketika situasi telah membaik. Falla mengingatkan, potensi gelombang ketiga lonjakan kasus Covid-19 harus selalu diwaspadai.

“Penurunan kasus selama PPKM terjadi karena adanya tekanan dari pemerintah agar masyarakat membatasi mobilitas. Jangan sampai setelah pembatasan itu dilepaskan, masyarakat menjadi lengah. Karena itu, kampanye penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan, meskipun masyarakat sudah merasa jengah. Hindari keramaian, batasi mobilitas. Semoga 3rd wave tidak terjadi,” tuturnya.

Campaign Director Gerakan Pakai Masker (GPM) Fardilla Astari juga mengatakan hal serupa, bahwa kampanye dan edukasi harus dilakukan secara berkesinambungan dan menjangkau seluruh elemen masyarakat.

Tujuannya, agar masyarakat selalu ingat untuk mengenakan masker, menerapkan protokol kesehatan, dan mempercepat vaksinasi.

Untuk itu, mereka berusaha merangkul komunitas yang belum terjangkau oleh teknologi digital dan internet. “Caranya, relawan-relawan kami melakukan penyuluhan kepada para tokoh masyarakat, pemimpin komunitas seperti di pasar, pesantren dan tempat-tempat ibadah,” katanya.

GPM juga aktif memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi kaum muda. Anak muda sebagai agen perubahan, dinilai memiliki peran penting dalam proses edukasi dan sosialisasi terkait Covid-19.

Untuk itu, GPM menggelar berbagai program untuk menyasar generasi muda melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Satgas Covod-19, KPCPEN, dan lembaga lainnya.

“Kami terus-menerus mengingatkan semua pihak, khususnya anak muda, untuk selalu pakai masker dan segera vaksin. Diharapkan, mereka yang teredukasi ini juga akan menjadi influencer bagi lingkungan sekitarnya,” tutup Fardilla.

(ahr)