Pemberdayaan UMKM Penting Dimulai dengan Proteksi Risiko Bisnis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Proteksi risiko bisnis UMKM harus menjadi bagian dari program pemberdayaan UMKM. Proteksi bertujuan sebagai percepatan pemulihan dari berbagai risiko kegagalan usaha seperti kebakaran, bencana alam, dan gagal panen.

CEO BRI Insurance Fankar Umran mengatakan, pemberdayaan UMKM selama ini hanya menekankan pada sisi pembiayaan, sementara proteksi tidak begitu dipikirkan.

Padahal ketika terpapar risiko, sangat sulit bagi UMKM untuk mendapatkan pendanaan atau menjadi unbankable.

“Kalau terpapar (risiko) maka sulit dibiayai, turunlah (bantuan) pemerintah. Ada Rp 80 triliun kemarin, dana pemerintah untuk kebencanaan, termasuk pemulihan UMKM. Kalau itu diasuransikan, pemerintah tidak perlu turun tangan sebesar itu,” katanya dalam webinar bertema "Penguatan UMKM Menuju Ketahanan Ekonomi Nasional" yang tayang di YouTube KompasTV, (10/3/2021).

Lanjut Fankar, di Indonesia lebih banyak membahas mengenai single risk event dan tidak memberikan tempat yang layak kepada risiko katastropik (catastrophic event). Akibatnya ketika terjadi bencana, banyak pelaku UMKM yang sulit untuk bangkit dengan cepat.

“Risiko bisa dihindari, tetapi bencana tidak bisa diduga,” imbuhnya.

Untuk diketahui, risiko katastropik adalah risiko di mana sejumlah besar orang dihadapkan pada kerugian seperti bencana alam, kerusakan infrastruktur dalam skala besar, atau pandemi Covid-19 yang menyerang secara global.

Karena itu menurut Fankar, menjaminkan risiko katastropik sangat penting dibandingkan dengan pilihan mengelola risiko lain.

Mentransfer risiko sangat penting karena pelaku usaha membayar premi kecil untuk mendapatkan jaminan yang besar, sekaligus mempercepat pemulihan dan menghindari rentenir.

“Kalau lihat profil masyarakat yang terjebak rentenir itu kadang menjamin rumahnya. Padahal bunga sangat besar. Pilihannya ialah UMKM harus dilindungi dari sisi kegagalan risiko karena faktor eksternal,” tegasnya.

UMKM bagi pertumbuhan ekonomi nasional

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) memiliki nilai penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM.

Ketua Umum Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Kafegama) Perry Warjiyo menuturkan, peran sentral UMKM bisa dilihat satunya dalam memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat.

“Kita tahu bersama peran penting UMKM ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, karena jumlah unit usaha yang besar dan membuka lapangan kerja, sehingga Presiden dan pemerintah mendukung penuh pengembangan UMKM,” ujarnya.

Meski telah menunjukkan peranan dalam perekonomian nasional, ternyata UMKM masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Saat Pandemi Covid-19 melanda, sambung Perry, para pelaku UMKM dipaksa untuk beradaptasi memaksimalkan berbagai saluran yang selama ini belum tergarap dari segi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, hingga iklim usaha.

Pria yang juga menjabat sebagai Dirut Bank Indonesia (BI) ini menilai, proteksi risiko bisnis UMKM harus segera dilakukan guna meringankan dan mempercepat pemulihan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Perry menegaskan, pemerintah telah menyiapkan 4 program untuk mengembangkan UMKM:

1. Memberikan kewirausahaan kepada pelaku UMKM melalui bantuan teknis mulaidari produksi, pembukuan keuangan, hingga pemasaran

2. Membantu akses keuangan

3. Mendorong UMUM untuk menggunakan layanan digital atau digitalisasi, dan

4. Memperluas pemasaran UMKM

Perry menyebutkan, instruksi Presiden sangat jelas melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, terdapat program berwisata di Indonesia saja, sehingga mendorong pemasaran produk UMKM.

Kontribusi perbankan

Dari sisi perbankan, BRI menjadi salah satu perbankan yang fokus untuk meningkatkan kewirausahaan UMKM.

Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Supari mengatakan pihaknya terkena dampak dari pandemi Covid-19 karena sekitar 82 persen portofolionya ialah sektor UMKM.

“Pada bulan kedua mereka sudah tidak punya tabungan lagi, modal kerja sudah dipakai untuk biaya hidup. Sekarang sudah 1 tahun pandemi, BRI terus membantu untuk meningkatkan daya saing mereka,” ujar Supari.

Ia menyebutkan, tantangan UMKM Indonesia 90 persen masih terdapat pada level tradisional. Rasio wirausahawan hanya 3,46 persen atau lebih kecil dibandingkan dengan Singapura yang sekitar 7 persen.

Menurutnya, kontribusi sektor UMKM untuk ekspor juga masih kecil, yakni sekitar 14,37 persen atau lebih rendah dari Vietnam yang sebesar 17 persen, Thailand 27,4 persen, dan Filipina sebanyak 13,2 persen.

BRI juga aktif berkontribusi lebih dalam percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Perseroan, katanya, sangat aktif menyalurkan sejumlah program pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah, seperti restrukturisasi, KUR dan lainnya.

“UMKM memang sangat rentan. Ada yang bisa bertahan, ada yang menemukan titik efisiensi baru sehingga bisa bangkit, ada juga kelompok yang justru tumbuh,” tutupnya.